Pemkab Rembang Matangkan Persiapan Raih Predikat KKS 2025
REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian program dua tahunan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan berupa Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2025. Pasalnya, penilaian ini menjadi bentuk apresiasi kepada daerah yang berhasil menciptakan lingkungan yang besih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Ali Syofi’i, saat rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Bupati, Senin (30/6) mengatakan berdasarkan penilaian mandiri, Rembang telah memenuhi syarat masuk kategori Wiwerda. Namun, hasil verifikasi dari tim Provinsi Jawa Tengah menunjukkan penurunan skor, terutama pada tatanan permukiman dan fasilitas umum.
“Pada permukiman dan fasilitas umum, dari penilaian mandiri kita nilainya 86,36. Kemudian diverifikasi provinsi mendapat nilai 77,27. Ini masuk kategori Padapa. Andaikan ini sudah bisa naik di atas 80, kita sudah masuk ke kategori Wiwerda dan sudah melampaui target awal kita di kategori Padapa,” imbuhnya.
Ia menambahkan penilaian Swastisaba didasarkan pada capaian 9 indikator tatanan KKS meliputi kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan sarana prasarana sehat, satuan pendidikan sehat, pasar rakyat sehat, pariwisata sehat, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian sehat, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanggulangan bencana.
Dalam sistem penghargaan Swastisaba, terdapat empat kategori, yaitu Padapa (pemula), Wiwerda (berkembang), Wistara (mandiri), dan Wistara Pripurna (paripurna). Penilaian KKS 2025 akan mengacu pada tiga komponen utama: status Open Defecation Free (ODF), penilaian kelembagaan, dan capaian atas sembilan tatanan tersebut.
Ali Syofi’i menerangkan dalam penyelenggaraan ODF, sebanyak 294 desa di kota garam telah ODF tahun 2019. Hal itu ditandai dengan mendapatkan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkelanjutan sebagai kabupaten stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) / ODF tahun 2019 dilanjutkan penghargaan nasional STBM berkelanjutan ke-2 kabupaten / kota terbaik kategori enabling environment (penciptaan lingkungan kondusif) tahun 2020.
Dengan adanya penilaian KKS 2025 menurut Ali Syofi’i agar seluruh OPD dapat meningkatkan kualitas pada tatanan yang masih lemah, terutama permukiman dan fasilitas umum.
Penilaian KKS 2025 dimulai dengan tahapan penilaian dokumen kabupaten secara hybride yang akan diselenggarakan pada pertengahan Juli hingga Agustus dilanjutkan tahapan selanjutnya berupa validasi lapangan pada September.
Bupati Rembang, Harno, mengajak pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat seluruh tatanan yang dinilai. Ia meminta waktu tersisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menutup berbagai kekurangan.
“Tinggal kita untuk memperbaiki sembilan tatanan ini agar bisa diperbaiki dalam waktu sekian bulan agar nanti kita mendapat predikat minimal Padapa. Syukur bisa lebih tinggi,” ujarnya.
Bupati berharap dengan persiapan matang dan sinergi seluruh OPD, Pemkab Rembang optimistis dapat meraih capaian yang lebih tinggi dalam penilaian KKS 2025.(Masudi/CBFM)
