Dindukcapil gelar jemput bola perekaman KTP El
REMBANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, Selasa (10/2/2026), menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Jemput Bola, perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) bagi Lanjut Usia (Lansia) dan disabilitas. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Hijau Komplek Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang.
Pelaksana Tugas Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang, Sofyan Cholid mengatakan pihaknya tidak menargetkan jumlah sasaran. Pasalnya, sasaran yang dilakukan jemput bola berada di seluruh Kota Garam.
"Kita inventarisir dulu. Yang akan kita layani berapa. Tidak ada target," imbuhnya.
Cholid menambahkan pihaknya selalu berkoordinasi dengan kepala desa untuk melakukan pendataan kepada disabilitas dan Lansia, harapannya para disabilitas yang ada di data akan dilayani perekaman dengan penjemputan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang ini mengungkapkan kendala yang dihadapi sebelumnya ketika petugas berkunjung ke rumah sasaran, mereka disabilitas / Lansia, melakukan penolakan.
Sekretaris Dindukcapil Kabupaten Rembang, Agung Ratih Kusumawardani mengaku stok blanko KTP El, saat ini, masih banyak.
"Blangko KTP kita tergantung provinsi dan pusat. Tidak bisa cetak sendiri. Kayak kemarin itu, di sini kehabisan. Di sana juga kehabisan, karena tahun anggaran," ujarnya.
Agung Ratih meneyebutkan per 9 Feruari 2026, stok blanko KTP El sebanyak 534 keping tersebar di seluruh Kabupaten Rembang.
Wakil Bupati (Wabup) Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, mengapresiasi inovasi Dindukcapil dalam meningkatkan pelayanan dasar kependudukan. Pasalnya, program tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat.
“Tidak boleh ada lagi masyarakat di Kabupaten Rembang yang tidak bisa melakukan perekaman KTP elektronik hanya karena tidak bisa mengakses layanan tersebut,” tuturnya.
Wabup mengungkapkan kepemilikan KTP elektronik sangat penting karena menjadi dasar untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi pemerintahan lainnya.(Masudi/CBFM)
