Agar tidak muncul penolakan, Sensus Ekonomi disosialisasikan secara masif

REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengharapkan agar sosialisasi tentang kegiatan Sensus Ekonomi dilakukan secara masif. Harapannya kegiatan yang berlangsung dari 1 Mei sampai 31 Agustus 2026 tersebut tidak muncul penolakan dari masyarakat akibat salah paham.

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Seketariat Daerah Kabupaten Rembang, Teguh Gunawarman mengatakan dirinya punya pengalaman ketika didatangi petugas sensus, ada saja warga yang buru-buru menutup pintu rumah. Dikira petugas yang datang adalah penagih hutang.

“Terkadang masyarakat itu didatangi oleh petugas itu dikira debt collector. Anak saya pernah jadi mitranya BPS. (Ketika didatangi anak saya,red) pada lari. Ditutup pintunya. (Setelah ditanya,red) takkira debt collector ek, Mas,” imbuhnya.

Ia menambahkan Sensus Ekonomi, tidak ada keterkaitan dengan penagihan pajak, izin usaha maupun masalah Bantuan Langsung Tunai. Pasalnya, sebagian warga khawatir menganggap sensus untuk mencatat usaha warga agar bisa ditarik pajak atau bagi warga kurang mampu optimis mendapat bantuan.

Teguh mengharapkan agar pemerintah, dari tingkat kabupaten hingga desa, turut membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pasalnya, kegiatan nasional 10 tahunan ini bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian, sebagai bahan pemerintah mengambil kebijakan.

“Jangan sampai pendataan lapangan ini menimbulkan dampak negatif atas persepsi masyarakat yang terlalu khawatir atau yang terlalu optimis. Wah jebule ora diwenei bantuan. Dikaspo. Kan Jadi jelek. Nanti mainnya Medsos malah jadi tidak kondusif,” ujarnya.

Ciri-ciri petugas Sensus Ekonomi menurut Teguh mudah diketahui. Pasalnya, pakai rompi hitam dan memakai kartu identitas.(Masudi/CBFM)