17 Puskesmas di Rembang canangkan bebas korupsi

REMBANG - 17 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Rembang, Senin (11/8), melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kegiatan pencanangan dilaksanakan di Pendapa Museum RA. Kartini.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Rembang, Imung Tri Wijayanti mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal komitmen pimpinan dan pegawai dalam upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

"Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta yang terdiri dari 17 kepala Puskesmas, 17 kepala TU Puskesmas, 17 penanggungjawab Puskesmas pembantu, 17 PPTK Puskesmas, kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan dan tim penilai internal pembangunan ZI," imbuhnya.

Ia menambahkan output yang ingin diraih dengan adanya pembangunan ZI ini seluruh Puskesmas berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang cepat, transparan dan bebas dari korupsi; membangun budaya kerja yang bersih, melayani, berorientasi pada pelayanan masyarakat; mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel.

Bupati Rembang, Harno mengungkapkan pencanangan Pembangunan ZI ini merupakan komitmen nyata kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama dalam pelayanan publik di bidang kesehatan.

"Kita menyadari bahwa Puskesmas adalah garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat, dan sudah semestinya pelayanan yang diberikan harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya.

Bupati menjelaskan upaya ini bukan hanya tentang memenuhi indikator administratif semata, perubahan budaya kerja menuju pelayanan prima dan kepercayaan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Harno mengharapkan setiap Puskesmas mampu menjadi teladan perubahan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan bermartabat.

Selain itu Kepala Puskesmas dan seluruh tenaga kesehatan menjadi agen perubahan, memimpin dengan keteladanan dan etika pelayanan yang tinggi.

Disamping itu masyarakat juga diajak untuk terlibat aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan, demi menciptakan pelayanan yang terus membaik.(Masudi/CBFM)