TRP Kartini masih dikelola Pemkab Rembang
REMBANG - Keberadaan Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini, masih dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang. Pasalnya, belum ada pihak ketiga yang mau menyewa.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo, mengatakan wacana pemanfaatan aset tersebut sebenarnya sudah ada sejak kepala dinas sebelumnya. Namun ketika pihaknya mengundang rapat yang dipimpin Asisten II dan dihadiri dinas terkait, bagian hukum, serta pihak ketiga yang mengajukan permohonan, belum ada titik temu.
"Dalam rapat itu, pihak ketiga memaparkan rencana mereka. Namun memang ada perbedaan persepsi, apakah aset tersebut akan disewa atau dikerjasamakan. Dari pemaparan yang ada, kecenderungannya lebih ke arah kerja sama pengelolaan," imbuhnya.
Ia menambahkan hingga saat ini belum ada keputusan final. Menurutnya, masih banyak hal yang perlu didalami, terutama terkait skema kerja sama atau sewa yang diajukan pihak ketiga. Pasalnya, saat ini baru sebatas permohonan, belum bisa dikatakan sudah ada penyewa. Karena Dari pihaknya belum memutuskan apa pun.
Prapto mengungkapkan sumbernya pendapatan destinasi wisata tertua itu berasal dari kolam renang dan tiket masuk. Namun secara detail dirinya belum menguasai sepenuhnya karena baru menjabat sekitar 1 bulan.
Pada tahun 2025 menurut Prapto pihaknya ada pemasukan Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp 300 juta berasal dari kolam renang sama penyewaan ruko.
Pemerhati wisata di Rembang, Didik Kundiantoro, mengaku prihatin kondisi TRP Kartini dibiarkan mangkrak selama beberapa tahun terakhir. Harapannya ada perhatian dari Pemkab Rembang.
"Sayang sekali Taman Kartini dibiarkan seperti ini bertahun-tahun. Padahal dulu ini wisata andalan dan kebanggaan warga Rembang," ujarnya.
Didik menilai selain sebagai tempat wisata, Taman Kartini juga memiliki nilai sejarah yang cukup penting. Pasalnya, di sana ada jangkar Dampo Awang serta bangunan bekas gereja peninggalan Belanda yang seharusnya dijaga dan dirawat. Karena jika tidak dirawat, nilai sejarahnya akan hilang.(Masudi/CBFM)
