Hukum

REMBANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 - 2029, Rabu (6/8), ditetapkan. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf mengatakan persetujuan Raperda menjadi Peraturan Daerah itu disetujui oleh 6 fraksi dan wakil rakyat yang

REMBANG - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Kepolisian Resort (Polres) Rembang, membagikan bendera merah putih kepada pengguna jalan yang lewat. Pembagian bendera negara RI yang diberikan dalam berbagai ukuran itu dilaksanakan mulai 1 hingga 31 Agustus 2025. Kepala Polres Rembang melalui Kepala Satuan Lalu Lintas

REMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Senin (4/8) menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso, saat

REMBANG - Keberadaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) ada kelebihan dan kekurangannya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Rembang, Sulistyono, saat audiensi di ruang paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Kamis (24/7). Kasatpol PP Rembang mengatakan

SULANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, saat ini, sedang mengkaji pengadaan lampu bangjo (traffic light) di Perempatan Desa Landoh, Kecamatan Sulang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Rembang, Drupodo, kepada CBFM, di ruang kerjanya, Selasa (15/7). Kepala Dinhub Rembang mengatakan untuk pengadaan lampu bangjo di jalan nasional

REMBANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan, Senin (14/7), disahkan. Kegiatan pengesahan dilakukan di sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf