Kelurahan dengan desa dirasa timpang
REMBANG - Kondisi kelurahan dengan desa saat ini, tampak begitu mencolok. Pasalnya, alokasi anggaran desa sekarang disuport dari Dana Desa sedangkan kelurahan tidak ada.
Ketua Paguyuban Kepala Kelurahan Rembang, Samsul Hadi, mengatakan kelurahan sangat memerlukan adanya peningkatan anggaran karena jumlah dana yang diterima saat ini jauh lebih kecil dibandingkan desa.
“Kalau desa jelas aman, tapi kalau kelurahan kurang. Masalahnya kegiatan-kegiatan OPD ke desa maupun di kelurahan itu sama, tetapi kelurahan tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Mulai dari kegiatan kesehatan hingga pelayanan dokumen kependudukan, semuanya sama,” imbuhnya.
Samsul yang juga Kepala Kelurahan Magersari itu menambahkan kelurahan mendapatkan Dana Alokasi Umum e-Mart tidak bisa digunakan untuk operasional. Sedangkan pihaknya setiap bulan membayar listrik.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ membenarkan dalam satu tahun, tujuh kelurahan di Kabupaten Rembang hanya menerima total anggaran Rp1,4 miliar, atau rata-rata sekitar Rp200 juta per kelurahan.
"Padahal ADD desa itu Rp 107 Milyar. Rata-rata Rp 700 - 800 juta. Ini kan timpang sekali. Padahal warga masyarakat tidak mau tahu. Kayak warga Magersari "Waru wae isakok. Magersari gak isa". Padahal Waru iku desa. Magersari iku Kelurahan," ujarnya.
Wakil Bupati mengakui adanya ketimpangan tersebut, tetapi menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih belum stabil. Meski demikian, pemerintah kabupaten akan mengupayakan kenaikan anggaran bagi kelurahan dalam pembahasan perubahan anggaran.(Masudi/CBFM)
