Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sebagai sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap lembaga. Dengan sejumlah peran pentingnya itu ternyata tingkat kearsipan di Kabupaten Rembang saat ini tergolong masih rendah.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Rembang, Akhsanuddin menyampaikan nilai kearsipan di Kabupaten Rembang baru mencapai 32,6 persen. Persentase tersebut berdasarkan pengawasan kearsipan tahun 2021 tingkat provinsi.
Persentase tersebut 50 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai kearsipan daerah lain. Karena di daerah lain nilai kearsipan telah mencapai lebih dari 60 persen.
“Kearsipan kita tak jauh tertinggal, saya baru masuk menjabat mendapatkan 32,6 persen di pengawasan se-Jawa Tengah terendah. Di kabupaten lain diatas 60 lebih,” kata dia.
Sementara kearsipan itu sendiri merupakan sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi.
Mengingat berbagai aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi dalam bentuk dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi.
Sistem kearsipan dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang dianggap penting bagi suatu organisasi.
Dia menambahkan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Dinarpus mengalami peningkatan. Namun dari segi Reformasi Birokrasi masih rendah.
Oleh karena itu, Dinarpus berencana mengambil tindakan sosialisasi kearsipan yang ditargetkan akhir bulan ini.
“Dan tugas akhir saya besok atau Minggu ini banyak menugaskan teman-teman untuk sosialisasi kearsipan,” terang Akhsanuddin.
Langkah ini dilakukan karena akan ada penerimaan hasil pengawasan dan penilaian dari pemerintah pusat terkait nilai kearsipan dari Dinarpus di tahun 2022. Dari hasil yang diterima nantinya akan dijadikan bahan evaluasi di tahun 2023.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)
