Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang beberapa waktu yang lalu.
Raperda yang ditetapkan tersebut ialah Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang diinisiasi oleh Komisi III. Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diusung oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang di rancang fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dalam penyusunan ke-3 Raperda untuk menjadi sebuah Perda, masing –masing fraksi menggandeng para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi terkemuka. Misalnya PPP dan Komisi III didampingi oleh tenaga ahli dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sedangkan PKB memilih tim ahli LPPM Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Wakil Ketua DPRD Rembang, M. Bisri Cholil Laqouf membenarkan adanya pengesahan tiga Raperda tersebut. Dengan harapan dapat memberikan manfaat dan merubah Kabupaten Rembang menjadi semakin baik ke depan.
Namun soal kapan Perda tersebut diundangkan, politisi PKB itu menyebut masih menunggu persetujuan dari bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.
“Tapi soal kapan diundangkan semoga bisa tahun ini. Tapi yang jelas kita masih menunggu. Apakah nanti ada revisi dari pemerintah pusat kita belum tau,” jelasnya.
Ketua Fraksi PPP Muntohid, mengatakan Perda tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini sangat mendesak untuk diundangkan. Melihat situasi Kabupaten Rembang yang saat ini banyak ditemukan perilaku penyakit masyarakat yang semakin menjadi-jadi.
Pasalnya, paling banyak warung kopi dengan pelayan berpakaian seksi. Ditambah perjudian yang marak, hingga dugaan bisnis prostitusi yang mulai menjamur di wilayah Kota Santri.
“Melalui hal seperti ini bisa merusak mental generasi muda. Untuk itu Perda ini harus segera diundangkan agar Satpol PP sebagai penegak Perda bisa menindak setiap pelanggaran yang terjadi dengan payung hukum yang jelas,” pungkas Muntohid. (Asmui)
