REMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, terjunkan 618 petugas untuk menyukseskan Sensus Pertanian yang akan digelar selama 2 bulan mulai 1 Juni sampai 30 Juli nanti. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Rembang, Teguh Iman Santoso, saat pelatihan petugas pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023, di hotel Fave di Rembang, Senin (22/5).
Teguh Iman Santoso mengatakan dalam kegiatan sensus pertanian ke-7 ini, pendataan menyasar 7 sub sektor, mulai ketahanan pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan ,kelautan, kehutanan dan jasa pertanian.
“Perbedaan sensus 2023 ini dibanding dari sensus pertanian 2013 lalu, kali ini ada 10 pertanyaan baru. Seperti pertanyaan keberlangsungan pertanian itu sendiri, kan beberapa sudah banyak yang alih fungsi lahan pertanian jadi bukan pertanian, itukan nanti keprotet disitu, jadi akan ketahuan pertanian mana yang ramah lingkungan, keberlangsungannya panjang dan mana yang bisa ditingkatkan di waktu yang akan datang,” bebernya.
Ia mengungkapkan dalam melaksanakan tugas, pencacah lapangan menggunakan sistem door to door, mendatangi setiap rumah warga dan mencari informasi dari petani. Satu petugas ditarget mendata sekitar 600an rumah tangga.
Kegiatan pelatihan petugas pencacahan sendiri menurut Teguh Iman Santoso dilaksanakan selama 3 hari mulai 22 sampai 24 Mei 2023, di 3 hotel di kota garam baik Hotel Pollos, Fave dan Hotel Gajah Mada.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz meminta sebagai petugas pencacah harus bekerja dengan benar, mencatat sesuai dengan kenyataan di lapangan dan tidak ada unsur mengada-ada data. Pasalnya, data yang diperolah nantinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
“Semua organ dan semua kondisi di negeri ini, BPSlah yang ditugasi oleh institusi untuk mendata. Termasuk hari ini, pertanian dan perikanan yang ada di Kabupaten Rembang. Karena memang kesuksesan itu, kata orang bijak 30 sampai 40%, dipengaruhi oleh perencanaan. Perencanaan dibantu oleh data,” imbuhnya.
Bupati mengungkapkan setiap pengambilan kebijakan pemerintah dipastikan merujuk dari data BPS. Sehingga keakuratan data dari BPS sangat penting, ketika datanya saja tidak sesuai kenyataan maka dipastikan kebijakan yang diambil juga tidak tepat.(Masudi/CBFM)
