REMBANG – Objek sengketa dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan objek sengketa dalam pemilihan legislatif terjadi perbedaan. Hal itu disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, dalam konsolidasi kelembagaan dan demokrasi dan advokasi hukum dalam rangka penyelesaian sengketa proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik (Parpol) tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, di salah satu hotel di Rembang, Hari Rabu (7/12).

Agus Riewanto mengatakan Objek sengketa dalam pilkada berupa perbedaan penafsiran, pengakuan yang berbeda (penolakan, penghindaran antar peserta), keputusan KPU provinsi / Kabupaten / kota, surat keputusan atau berita acara KPU provinsi / kabupaten / kota.

“Sementara objek sengketa dalam pemilu hanya 2 yaitu surat keputusan dan berita acara,” imbuhnya.

Agus Riewanto menerangkan subyek sengketa proses pemilu terdiri atas pemohon dan termohon.

Dimana pemohon sengketa pemilu terdiri atas parpol calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU, parpol peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang telah mendaftarkan diri ke KPU, calon anggota DPD, bakal pasangan calon serta pasangan calon.

Sedangkan Termohon dalam sengketa terdiri dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Sedangkan parpol peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD dan DPRD atau pasangan calon untuk sengketa antar peserta.

Budayawan, Mohamad Sugihariyadi sengketa pemilu juga bisa disebabkan Daerah Pemilihan (Dapil). Karena di dapil itu terdapat permasalahan unsur keterwakilannya, integritasnya dan mayoritasnya.

“Problematika hari ini, yang selalu dibahas parpol itu soal dapil. Pernah beberapa parpol menghendaki 1 dapil 1 kursi. 1 dapil 1 kursi itu demokrasi atau monarkhi? Ada juga 1 dapil 3 kursi, undang-undangnya memperbolehkan seperti itu. Kira-kira yang muncul apa? Oligarkhi,” bebernya.

Penulis buku itu juga mengutarakan masalah yang dihadapi parpol ketika pemilu terkendala menjalankan peran pokoknya sebagai penghubung masyarakat dengan negara, antar masyarakat dan antar kelompok yang berbeda, identitas parpol atau kedekatan pemilih dengan parpol di kisaran 12 persen sisanya tidak punya identitas partai menurut Lembaga Survey Indonesia tahun 2021, partai kesulitan memprediksi perilaku pemilihnya dan perpindahan pemilih partai dari pemilu ke pemilu tergolong tinggi.

Dosen Universitas YPPI Rembang, Ahmad Syaiko Rosyidi menuturkan kompleksitas permasalahan pemilu serentak 2019 harus menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara untuk setiap tahapan pemilu 2024.

“Di pemilu 2019 meninggalkan residu ingatan pilu. Saat itu ada 894 petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan,” ujarnya.

Pengamat dari Kecamatan Sluke itu menerangkan pemilu serentak pertama itu memilih pasangan presiden dan wakilnya, pemilihan legislatif (Pileg) dan DPD. Sedangkan pileg memilih 575 anggota DPR, 136 anggota DPD dan 19.817 anggota DPRD provinsi maupun kabupaten.(Masudi/CBFM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…