REMBANG – Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun anggaran 2022, telah dilakukan secara terukur dan akurat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat menjawab pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, di Gedung DPRD Rembang, Senin (27/6).
Bupati mengatakan perencanaan telah dilakukan secara terukur dan akurat akan tetapi pencapaiannya belum maksimal salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak ada transaksi yang besar seperti 2021.
“2021 itu kita dapat BPHTB Rp. 20 Milyar. Sekarang tidak ada. BPHTB itu terjadi karena ada transaksi jual beli tanah. Kalau ndak ada, bagaimana mengukurnya? Maka kami minta pengawasan dari DPRD, apakah ada jual beli tanah yang tidak ada BPHTB? Tidak mungkin. Karena BPN akan menerbitkan bea balik nama bila BPHTB terbayar,” imbuhnya.
Selain itu, tingkat hunian hotel yang belum maksimal sehingga pajak hotel tidak terpenuhi, regulasi perijinan kapal yang berubah sehingga menurunnya retribusi pelelangan ikan dan penerimaan pendapatan transfer didasarkan penyerapan tahun sebelumnya.
Sedangkan pendapatan transfer Bupati mengaku pihaknya tidak punya wewenang. Karena itu kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan Supadi menyoroti perencanaan APBD 2022 belum dilakukan secara terukur dan akurat. Dapat dilihat dari belum tercapainya target pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer.
“Mengapa realisasi transfer pada 2021 mengalami kenaikan pencapaian dari target, sementara pada 2022 justru terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp. 41 Milyar. Situasi dan kondisi apa yang membedakannya?,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat Hanura yang dibacakan Gunasih merasa sangat prihatin dengan kondisi perencanaan yang tidak berkualitas dan pelaksanaan APBD 2022 yang sangat tidak sinkron dengan perencanaan.(Masudi/CBFM)
