Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman serta penataan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang bisa dilakukan menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) agar tahun 2023 pemukiman kumuh bisa ditata menggunakan DAK.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DPRD Rembang Puji Santoso usai menggelar kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) penyusunan raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta penataan kawasan kumuh di ruang banggar kantor DPRD Rembang, Kamis (28/7).

Puji Santoso menyampaikan, sejauh ini sudah ada program untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta penataan kawasan kumuh. Namun belum ada perda yang mengatur tentang hal itu.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi III DPRD Rembang tengah mengupayakan perda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta penataan kawasan kumuh selesai tahun ini. Kemudian pada tahun 2023 akan dilakukan pengajuan anggaran melalui DAK.

Dikatakannya saat ini penyusunan raperda tersebut baru sampai tahapan inisiatif oleh anggota DPRD komisi III. Setelah itu akan kembali dibahas melalui rapat paripurna untuk mendapat persetujuan dari anggota dewan lainnya.

“Tahapan ini kan baru inisiatif, setelah inisiatif kita sampaikan ke temen-temen DPR di paripurna. Nanti temen-temen DPR sepakat tidak, ini kan baru inisiatif komisi III. Setelah kita sampaikan, ada catatan atau tidak, setelah itu setuju atau tidak. Jika disetujui maka berlanjut ke pembahasan Pansus (panitia khusus),” terangnya.

Meski tahapannya masih cukup panjang, pihaknya optimis perda penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta penataan kawasan kumuh bisa selesai tahun ini. Pasalnya, Kawasan kumuh utamanya di wilayah pesisir Rembang harus segera ditangani.

“Kita selama ini melihat bahwa Kawasan kumuh perkotaan itu terjadi pada pemukiman yang ada di pesisir. Kita lihat Sarang begitu padat, gangnya sempit-sempit, sanitasinya kurang bagus, dan sampahnya beserakan. Maka kita harus buat bagaimana pemukiman itu layak pakai. Saat ini kita punya problem itu, pemukiman tidak layak dan sehat,” pungkasnya.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…