REMBANG – Program pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, telah tuntas. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat apel pagi, di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, hari Selasa (2/8).
Bupati mengatakan dengan selesainya pencanangan zona integritas WBK dan WBBM, maka Pemkab akan selalu mengawal dan mendampingi di semua OPD yang sudah menyatakan ikrarnya untuk melaksanakan WBK dan WBBM tersebut sampai direalisasikan dan diaplikasikan dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kita akan terus mengawal dan mendampingi tahapan berikutnya. Ini baru tahapan awal ya. Tentu nanti kita akan mendampingi pada tahap-tahap berikutnya,” Imbuhnya.
Khusus untuk BPBD Rembang, Bupati berharap agar kesigapan personelnya disiapkan dengan matang, melalui pelatihan-pelatihan yang cerdas, canggih dan tangguh.
“BPBD ini sekarang menjadi urusan wajib. Jadi, di mata pemerintah, BPBD ini sangat diperlukan,” Tuturnya.
Pejabat asal Pamotan itu menerangkan tugas yang diemban BPBD sangat berat sekali. Pasalnya, kejadian bencana di Kabupaten Rembang, butuh kewaspadaan kita bersama mulai dari banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Sehingga kepala pelaksana BPBD tidak henti-hentinya melaporkan informasi perkembangan bencana dan kewaspadaan bencana kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Sri Jarwati mengungkapkan pihaknya siap menindaklanjuti ikrar yang telah dicanangkan dalam WBK dan WBBM tersebut.
“Sesuai dengan apa yang sudah menjadi ikrar kami bersama, untuk melaksanakan tugas kewajiban kita sesuai dengan yang dicanangkan dalam zona integritas itu,” Ujarnya.
Perempuan yang biasa disapa Anjar ini menyampaikan pihaknya akan siap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tanpa pamrih dan tanpa mengharap imbalan. Pasalnya, personel BPBD dalam bekerja melakukan misi kemanusiaan.(Masudi)
