REMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, siapkan penanganan tanah ambles di Dusun Grajen, Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang. Hal itu dibuktikan dengan melakukan adanya verifikasi lapangan di lokasi tanah ambles, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, baru-baru ini.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Jawa Tengah, Dikki Rulli Perkasa didampingi Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Rembang Sri Jarwati mengatakan kedatangannya ke Dusun Grajen ini adalah yang kedua kalinya setelah yang pertama tanggal 29 Desember 2022. Kali ini sebagai respon atas surat dari Bupati Rembang Abdul Hafidz yang dikirim ke Pemprov Jawa Tengah bahwa ada sebelas rumah warga Grajen yang harus mendapatkan perhatian.
“Sudah ada yang roboh dan sudah ada yang berubah. Awalnya pertama ke sini, rumah itu rusak ringan, rusak sedang. Kalau kita lihat kondisi sekarang tampaknya sudah menuju rusak berat dan roboh. Melihat kondisi saat ini, juga menjadi perhatian kami, ini salah satu fakta atau bukti ada pergerakan tanah gitu,” imbuhnya.
Dikki menjelaskan pihaknya bersama tim memverifikasi kondisi 11 rumah yang terdampak tanah ambles di dusun tersebut. Verifikasi difokuskan pada kelayakan rumah untuk dihuni.
Dalam verifikasi itu menurut Dikki ada dua kategori kerusakan yakni rusak berat dan rumah roboh. Setelah terverifikasi, pihaknya akan memproses bantuan belanja tidak terduga untuk bantuan bencana.
Selain melakukan pemantauan tanah ambles di Dusun Grajen, tim juga memantau tanah ambles di Dusun Kedungombo. Pasalnya, di lokasi terakhir sebanyak 3 rumah dan jalan Desa Sumberjo terancam ambles.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Rembang, Gantiarto menuturkan untuk penanganan tanah ambles, timnya juga ikut terjun guna mengecek kondisi di dusun yang berada di Sungai Karanggeneng itu. Pergerakan tanah di sana tidak menyamping ke arah sungai tetapi memang ambles ke bawah, sehingga tidak bisa ditanggulangi dengan bronjong.
“Hasil pengecekan sudah dilaporkan ke Bapak Sekda, Pak Fahrudin,” ujarnya.
Gantiarto menyebutkan dari hasil rapat itu, Pemerintah Kabupaten akan melaporkan kondisi terkini ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (KemenPUPR) dengan tembusan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana selaku pemangku wilayah Sungai Karanggeneng.(Masudi/CBFM)
