PAMOTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, saat ini, telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pendidikan agar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) punya legalitas dari madrasah diniyah. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat kegiatan Konferensi Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pamotan, yang digelar di halaman Sekolah Menengah Kejuruan NU Pamotan, Hari Ahad (29/1).
Bupati mengatakan dengan adanya Raperda itu nantinya siswa dan siswi di jenjang SMP / SMA bisa membaca Al-Quran dengan benar.
“Bayangkan kalau SD SMP minimal bisa baca Al-Quran fasih. Kan hebat itu ya? Akan kita rancang perdanya insya Allah tahun ini kita rancang, 2024 akan kita dok,” imbuhnya.
Hafidz mengungkapkan di Perda nantinya dibuat bisa membaca Al-Quran secara fasih. Namun turunannya di Peraturan Bupati akan dijabarkan menjadi harus tahu artinya, harus tahu maknanya, bisa mengamalkan, dan lain sebagainya.
Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pamotan, Muhammad Imron, menerangkan sebagai organisasi keagamaan, program kerja yang telah dilaksanakan 5 tahun lalu, tidak hanya di bidang dakwah saja. Tetapi juga melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan. Pasalnya, MWC Pamotan melakukan pembinaan di 12 Madrasah diniyah.
“Program pendidikan baik pendidikan umum, pendidikan keagamaan, kemadrasahan, pondok pesantren maupun boarding school,” ujarnya.
Imron mengungkapkan di bidang sosial pihaknya juga turut membantu masyarakat dengan memberikan air bersih ketika terjadi kekurangan air di musim kemarau, mendampingi serta membantu korban kebakaran dan menyantuni anak yatim.
Dalam kegiatan Konferensi MWC itu berhasil memilih Kiai Asrori sebagai Ketua tanfidziyah dan Kiai Haji Abdul Wahib Qohar sebagai Rais Syuriyah MWC. NU. Kecamatan Pamotan untuk 5 tahun ke depan.(Masudi/CBFM)
