REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, pada saat pandemi Covid-19, merasa kaget terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Rembang. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat berada di Rumah BUMN, baru-baru ini.
Bupati mengatakan awalnya, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop dan UKM) Kabupaten Rembang, mencatat hanya ada 39 ribuan usaha mikro kecil menengah. Tapi kemudian terjadi kenaikan jumlah UMKM yang tidak wajar dalam dua tahun terakhir, hingga mencapai 99 ribuan.
“Saya kaget, dari 39 ribu meningkat menjadi 99 ribu, ada yang tidak wajar ini,“ imbuhnya.
Hafidz mengakui setelah adanya ketidakwajaran, pihaknya memerintahkan dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan validasi, supaya memperoleh data yang akurat. Ia khawatir kalau kondisi semacam itu dibiarkan, tidak bagus untuk perkembangan ke depan.
Setelah ditelusuri dinas terkait menurut Bupati terjadinya kenaikan jumlah UMKM yang hampir 100 ribu itu. Ternyata sebanyak 40 ribuan UMKM disinyalir mereka mengaku-ngaku mempunyai usaha, agar mendapatkan bantuan Rp. 2.400.000 dari pemerintah, saat pandemi Covid-19 lalu.
“Waktu itu pemerintah menggelontorkan bantuan tanpa aturan yang jelas, sehingga siapapun yang mengajukan, dapat,” ujarnya.
Pejabat asal Pamotan menetangkan setelah melalui proses validasi, ada 40 ribuan UMKM yang dianggap abal-abal, sehingga data UMKM yang semula 90 ribuan, saat ini menjadi sekira 51.600an.(Masudi/CBFM)
