Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz didampingi perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), di Semarang, Jumat (27/5).

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, mengatakan bersyukur atas predikat WTP yang ke-4, sejak kota santri dipimpinnya. Snebelumnya Bupati optimis opini WTP dari BPK atas pemeriksaan keuangan daerah akan diraih kembali.

“LHP hari ini disampaikan BPK, alhamdulillah kita WTP (lagi). Hanya ada lima temuan, dan yang empat sudah selesai serta yang satu baru diselesaikan, ” Imbuhnya.
Bupati menyebut, salah satu yang menjadi temuan BPK adalah soal pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik (MPP). Itupun karena adanya salah informasi terkait pemasangan listrik.

“Ada salah informasi (terkait MPP). Pemasangan listrik harus menunggu peralatan PLN. Tapi sampai BPK masuk, belum dipasang, padahal sudah dibayar. Sehingga jadi temuan,” Tuturnya.

Perlu diketahui, Pemkab Rembang meraih WTP pertama kali pada 2019 atas penggunaan anggaran 2018. Selanjutnya Rembang meraih WTP beruntun pada tahun 2020, 2021 dan 2022.(Dari Rembang Masudi melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…