Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan. Hal ini merupakan komitmen penuh dengan asas perlindungan, serta memperhatikan hak penyandang disabilitas sesuai Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Hal itu diucapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Subhan ketika membuka pelatihan public speaking bagi penyandang disabilitas di salah satu ballroom di jalan pantura, Selasa (30/8).
Subhan menyampaikan, pelatihan publik speaking bagi penyandang disabilitas perlu untuk diberikan. Agar para penyandang disabilitas mampu untuk berinteraksi, bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lebih percaya diri, baik di depan publik maupun di tengah masyarakat.
“Maksud dari pelatihan ini adalah untuk memberikan layanan dan bimbingan yang tepat bagi penyandang disabilitas hingga dapat mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental dan sosial, serta keterampilan secara maksimal untuk berpartisipasi di semua aspek kehidupan,” terangnya.
Disebutkannya ada 25 peserta penyandang disabilitas dan 9 pendamping yang ikut serta dalam pelatihan. Selama 3 hari para penyandang disabilitas akan diberi materi oleh tim dari akademi public speaking.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ mengapresiasi digelarnya pelatihan public speaking yang diberikan kepada para penyandang disabilitas atau difabel. Menurutnya rasa percaya diri cukup penting dimiliki oleh para difabel untuk terus berkembang di era yang serba maju ini.
“Ini sebenarnya sangat penting, karena untuk menanamkan percaya diri, kawan-kawan (difabel) ini pasti akan percaya diri. Apapun usaha atau upaya yang dilakukan harus percaya diri. Apalagi semakin hari semakin ke sini, tantangannya tidak semakin mudah justru akan semakin berat. Dan kami percaya kepada kawan-kawan (difabel) ini bisa melewati dengan baik,” tuturnya.
Wakil Bupati berharap para peserta pelatihan dapat membagikan ilmunya dengan para difabel yang lain setelah mendapat pelatihan. Ia juga meminta agar komunikasi antara difabel dengan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik.
“Agar program-program yang diberikan dapat diberi masukan dan kritikan. Jadi, komunikasi harus terus berjalan,” pungkasnya.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)
