REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, akan membekukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Rembang Migas Energi (RME) jika sumur Minyak dan Gas (Migas) Randugunting (RGT2) di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, sudah tak bisa beroperasi lagi setelah nantinya akan diperbaiki dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, kepada wartawan, baru-baru ini.

Bupati mengatakan mandeknya sumur migas sudah banyak diketahui publik. Dampaknya, karyawan dari PT RME dengan terpaksa dirumahkan. Karena sudah hampir delapan bulan tidak mendapatkan penghasilan dari gas di Desa Krikilan.

”Kalau kita terus-teruskan nanti justru habis. Nanti DPRD marah. Maka yang kami ambil, meskipun tidak populis. Kemanusian berkurang. Tapi inilah yang harus kita tempuh. Karena kondisi belum ada kepastian,” imbuhnya.

Hafidz mengungkapkan dilaksanakannya merumahkan karyawan karena dalam kondisi sekarang ini, perusahaan harus menutup biaya operasional sementara pemasukan terus berkurang lantaran gas yang macet.

Pejabat asal Pamotan itu menuturkan pendapatan yang baru dirasakan setahun ini, rata-rata memperoleh Rp. 300 juta/bulan. Sehingga bisa menutup utang dan membayar karyawan. Namun, beberapa bulan belakangan ini produksi gas justru macet.

Upaya yang dilakukan pemkab menurut Bupati, saat ini hanya menunggu perbaikan lanjutan oleh pertamina yang menurut informasinya akan dilakukan pada Agustus mendatang.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME), Mardi menyampaikan produksi gas di RGT 2, selama setahun ini mengalami kemacetan. Sehingga sebagai bentuk efisiensi pihak perusahaan BUMD PT. RME terpaksa harus merumahkan 5 dari 7 karyawannya. 

“Saat ini tinggal dua yang disisakan. Sifatnya mereka menangani administrasi dan lain-lain. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengurangi beban atau efisiensi,” tambahnya.

Asisten 2 Setda Rembang itu menegaskan walaupun merumahkan karyawan, namun perusahaan tidak ditutup atau dibubarkan. 

Asisten perekonomian dan pembangunan Setda Rembang, mengungkapkan saat ini kondisi gas di Desa Krikilan itu belum memiliki kepastian. Sehingga semua aktivitas produksinya terpaksa dihentikan terhitung sejak Juni 2022 lalu. Pasalnya, walau sudah diperbaiki, namun ada kendala lagi.

Pejabat asal Kecamatan Sumber itu menuturkan soal komunikasi Pertamina dengan PT. Sumber Energi (SE) selaku buyer serta anak perusahaan Bahtera Andalan Gas (BAG) hingga kini masih terus terjalin. Kebijakan yang ditempuh biar perusahaan tetap jalan. Sambil menunggu kepastian PHE Randugunting ke depan.

“Jelas off total. Plant Jatihadi off. Tidak ada gas mengalir. Tapi masih disisakan juga petugas tertentu yang ditugaskan di plant PT BAG di Jatihadi. Maupun sumur gas oleh Pertamina melalui PHE Randugunting. Karena dua hal berbeda dalam segi pengelolaan,” pungkasnya.(Masudi/CBFM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like

Menuju perijinan berbasis desa, DPMPTSP lakukan sosialisasi

REMBANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten…

Perang sound system, meriahkan karnaval Kampung Pancasila Kuangsan

KALIORI – Masyarakat Desa Kuangsan, Kecamatan Kaliori, Senin (5/6), melaksanakan puncak kegiatan…

2023 targetkan sasar penataan 3.000 RTLH

REMBANG – Bupati Rembang, Abdul Hafidz, targetkan 3.000 dari 6.000 Rumah Tidak…