Pemkab akan usulkan honor RT / RW ke Kemendes PDTT

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, akan mengusulkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar pengadaan honor Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) bisa didanai dari Dana Desa. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat kegiatan di Joglo Wafi, baru-baru ini.

Bupati mengatakan Pemkab diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10 persen. Namun Pemkab Rembang telah menganggarkan ADD sebanyak 13 persen dari APBD. Namun belum mencukupi untuk menganggarkan honor RT / RW.

“Kami juga sudah memberikan ruang. Silakan saja dana bagi hasil untuk memberikan honor RT / RW. Ternyata dideceh-deceh oleh desa, katanya kepala desa juga belum nyandhak,” imbuhnya.

Hafidz mengharapkan kepada kepala desa supaya taat pada aturan. Regulasi harus ditaati. Sebelum dirubah, jangan main-main dengan regulasi.

Sebelumnya, Camat Rembang, Abdur Rouf mengusulkan agar keberadaan lembaga desa lain perlu diperhatikan kesejahteraannya. Harapannya pengadaan honorarium lembaga desa itu bisa diambilkan dari Dana Desa.

“Posisi lembaga desa seperti RT / RW, Karang Taruna, kemudian PKK dan Linmas. Dalam kenyataan riilnya, pemberdayaan lembaga desa ini bersumber dari ADD. Namun kenyataannya porsi ADD sering kali habis untuk siltap dan tunjangan,” ujarnya.

Rouf meminta agar usulan agar pemberdayaan lembaga desa bersumber dari dana desa dapat direalisasikan. Sehingga bisa menambah kerja lembaga desa lebih dan semangat lebih kuat.

Selain itu kepala desa dan perangkat desa bekerja tanpa diimbangi semangat kerja lembaga desa yang lain, menjadi kurang maksimal.

Selain itu salah satu kepala desa mengaku telah menyalahi regulasi karena menganggarkan honor RT / RW dari Dana Desa.

“Keberadaan RT / RW sangat penting sekali. Apabila tidak ada RT / RW maka dalam kepengurusan di desa itu semrawut. Apabila honor diambilkan dari Dana Desa akan menyalahi aturan,” bebernya.

Akibat dari perbuatannya itu, pihaknya telah mengembalikan penggunaan dana desa untuk honor RT / RW ke inspektorat.(Masudi/CBFM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *