Pembangunan jalan lingkar yang difungsikan mengurangi kendaraan besar melintas di wilayah perkotaan masih memiliki beberapa kendala. Pemkab Rembang saat ini masih menunggu kepastian terkait pembangunan jalan lingkar tersebut.
Bupati Rembang Abdul Hafidz menuturkan, terkait rencana pembangunan jalan lingkar Pemkab Rembang masih belum bisa memastikan. Pasalnya ada beberapa kendala yang saat ini maish harus diselesaikan.
Utamanya kendala biaya pembebasan lahan yang dibebankan kepada Pemkab Rembang. Membuat proyek tersebut tarik ulur, karena membutuhkan anggaran lumayan besar.
Meski demikian, pihaknya sudah pengupayakan untuk meminjam dana dari pihak ketiga yang juga sudah disetujui oleh DPRD Rembang. Namun dalam pelaksanaannya nanti pihaknya juga masih harus menunggu kepastian apakah akan benar-benar dibangun oleh pemerintah pusat.
“Apakah lahan untuk jalan lingkar ini setelah kita bebaskan kemudian konstruksinya langsung bisa di backup oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat belum memberikan jawaban kita juga masih ragu-ragu. Jangan-jangan nanti sudah dibebaskan tiba-tiba tidak jadi dibangun, kan jadi masalah nanti,” terangnya.
Bupati Hafidz menegaskan, fungsi dari jalan lingkar dan jalan tol Demak-Tuban yang saat ini juga menjadi rencana pembangunan pemerintah pusat sangatlah berbeda. Meski ada jalan tol, belum tentu bisa mengatasi permasalahan kemacetan di Rembang.
“Jalur lingkar itu yang pertama memang untuk mengurai kemacetan, kedua untuk pelebaran kota, ketiga untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau ada jalan tol kan sudah terurai, ya belum tentu. Karena tidak berarti semua kendaraan akan melalui tol,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan, berdasarkan Rencana Kerja Kementerian, pembangunan jalan tol Demak-Tuban diperkirakan tahun 2035-2039. Namun karena sudah masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, ada kemungkinan pembangunannya akan maju karena saat ini Kementerian sudah melakukan survei lapangan.(Rendi)
