REMBANG – Dengan adanya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, melakukan evaluasi terhadap 11 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang bidang pajak dan retribusi daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala UPT. Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Rembang, Erwin Rahadiyan, kepada wartawan, Selasa (5/9).
Erwin mengatakan dari 11 Perda yang akan dilakukan perubahan 3 diantaranya berada di Dinhub yaitu Perda nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, perda nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan perda nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir dan perda nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan perda nomor 6 tahun 2010 tentang retribusi pengajian kendaraan bermotor.
“Di Dishub kan ada retribusi kir kendaraan bermotor, retribusi parkir di tepi jalan, parkir khusus, dan retribusi terminal,” imbuhnya.
Ia menjelaskan dalam rancangan itu, ada perubahan kebijakan yang akan dibahas salah satunya retribusi parkir pasar yang semula dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan dikelola Dinas Perhubungan.
Selain itu, retribusi pengujian kendaraan bermotor atau kir nantinya di Raperda akan dinolkan.
“Untuk kir kendaraan bermotor istilahnya tidak bayar. Nggak bayar. Kebijakan nasional. Kabupaten lain juga sudah menjalankan,” bebernya.
Terkait pengelolaan parkir yang belum optimal menurut Erwin pihaknya akan memperluas wilayah titik parkir di wilayah selatan seperti Kecamatan Sedan dan dan Kecamatan Sale. Pasalnya, di jalur Pantura tidak boleh untuk parkir kendaraan karena jalan nasional.(Masudi/CBFM)
