Pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintahan akan diberikan kesempatan hingga tahun 2023. Para tenaga honorer ini diberi waktu selama lima tahun, sejak 2018 hingga 2023, untuk lolos seleksi CPNS. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Terkait hal itu , Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang, Afan Martadi mengatakan hal itu merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pihaknya masih menunggu kepastian melalui regulasi terbaru.

“Itu kan didasarkan atas pidato dari Menpan RB. Kita menyikapinya itu berjalan atau bisa melangkah atas pidato yang dilakukan, oleh karena itu tentu kita menunggu peraturan dari Menpan RB atau Mendagri. Nah itu yg akan kita tunggu,” ungkapnya.

Saat ini, Pemkab masih mempertahankan Pegawai Non-ASN baik dari Tenaga Honorer maupun Tenaga Harian Lepas (THL) . Pasalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sangat terbatas, sedangkan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pihaknya menjelaskan, Pemkab hanya bisa menunggu perintah atas regulasi yang ada. Sementara regulasi masih mengikuti ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut.

Afan memperkirakan, untuk perekrutan pegawai non-asn kedepan kemungkinan akan disesuaikan dengan analisis beban kerja (ABK). Dimana jumlah kebutuhan pegawai non-asn untuk menyelesaikan tugas bisa diketahui dari analisis beban kerja.

“Kalau rekrutmen kedepannya saya kira akan diatur lebih lanjut berbasis alanisis beban kerja. Analisis beban kerja itu akan menggambarkan bahwa bebab kerja pada masing-masing perangkat daerah itu bisa diseleaikan berapa personil, itu akan tergambar pada analisis beban kerja,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…