Salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang adalah potensi pertambangan. Dengan besarnya potensi tersebut, ternyata tidak sedikit aktifitas penambangan dilakukan secara ilegal.
Kepala desa Tlogomojo Kecamatan Rembang, Nur Kholis saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) belum lama ini, mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Rembang berasal dari pertambangan.
Namun, menurutnya, besarnya PAD yang didapat oleh daerah dari pertambangan belum maksimal karena maraknya tambang ilegal. Baginya hal itu sangat disayangkan jika tambang ilegal dibiarkan terus-menerus tanpa ditindak.
“Tambang itu merupakan PAD terbesar di Kabupaten Besar. Tapi sampai sekarang masih banyak sekali, mungkin 70 persen tambang ilegal di Kabupaten Rembang. Tolong dikoreksi lagi, eman-eman PAD sebesar itu harus muspro karena adanmya tambang ilegal,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan Pemkab Rembang tidak memiliki wewenang apapun terkait ijin tambang. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014.
Bahkan terkait ijin prinsip pun Pemkab Rembang juga tidak memiliki wewenang. Sehingga seperti Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sekarang ini telah diambil alih oleh pemerintah provinsi dari tangan pemerintah kabupaten.
“Dengan lahirnya undang-undang no 23 tahun 2014, pemerintah daerah tidak punya kewenangan apa-apa sekarang. Kita sudah ompong soal perijinan, bahkan ijin prinsip sekarang sudah tidak dikasih. Kita hanya melaporkan kondisi pertambangan saja,” terangnya.
Bupati membeberkan, hilangnya wewenang Pemkab Rembang tidak hanya terjadi pada sektor pertambangan. Namun pada sektor kelautan yang dahulu 0 – 4 mil dari bibir pantai adalah kewenangan daerah, sekarang seluruhnya menjadi kewenangan Provinsi.
