REMBANG – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang 2023, dipengaruhi ekonomi global yang secara bisnis kurang menggairahkan. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat peresmian Hunian Tetap, di Griya Bong Cino Sumberjo, Senin (3/7).
Bupati mengatakan APBD didesain balance. Apabila pendapatan berkurang, asumsinya agak meleset. Belanjanya harus dikurangi.
“APBD asumsi dalam 1 tahun. Prediksi dalam 1 tahun. Per 1 Januari sampai 31 Desember. Didesain balance, ketika pendapatan berkurang, pasti harus merubah belanjanya,” imbuhnya.
Ia menambahkan apabila pendapatan daerah meleset dengan harus mengurangi belanja daerah dengan cara ditunda atau dihilangkan pengadaannya.
Sementara pada kegiatan dengan pihak ketiga apabila tidak selesai pada 31 Desember dilakukan dengan 2 cara yaitu diputus kontrak atau diperpanjang.
“Kalau diputus kontrak, konsekuensinya mangkrak 2 tahun. Pemerintah wajib membayar progresnya. Kalau diperpanjang ada regulasinya di Perbup atau Perpres, sampai 3 bulan. Konsekuensinya penyedia wajib membayar denda,” bebernya.
Hafidz mengakui dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memenuhi target. Karena kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah yang mengalami perubahan.
Pihaknya mencontohkan di bidang kelautan dan perikanan dulunya para nelayan ketika melaut tidak terkena pajak. Sekarang dikenakan pajak 10 persen dari hasil kotor. Sehingga membuat nelayan keberatan.
“Sehingga mereka enggan untuk memberikan retribusi kepada daerah. Disamping dia tidak berani mangkat ke laut sampai 3 bulan di rumah. Karena ketika melaut, hasilnya tidak mencukupi untuk membayar pajak setelah dikurangi biaya akomodasi,” bebernya.
Selain itu, menurut Hafidz Pemkab dituntut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya tertib administrasi keuangan. Harapannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran sisa anggaran. Pasalnya, sumber APBD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil dan Bantuan Provinsi, harus dijalankan dengan benar. Tidak boleh kegiatan yang bersumber dari DAU memakai anggaran DAK.
Pejabat asal Pamotan itu mennjelaskan kondisi APBD yang terdampak ekonomi global tidak dialami Kota Garam saja. Karena Kabupaten Jepara juga mengalami hal yang sama.(Masudi/CBFM)
