Satu data Indonesia menjadi suatu hal yang penting dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan. Terutama dalam perencanaan pembangunan, penyediaan data sektoral yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo dalam kegiatan forum satu data di aula Bappeda Rembang, Kamis (26/1).
Prapto menerangkan, satu data sangat diperlukan sekali bagi Kementerian, Lembaga, dan Dinas Instansi. Bahkan satu data Indonesia telah tercantum dalam amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
Disebutkannya, ada 3 prinsip utama yang ada dalam satu data Indonesia. Meliputi satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Satu data ini membutuhkan kolaborasi. Karena kolaborasi ini penting dan juga koordinasi. Jika tidak ada koordinasi maka satu data Indonesia menjadi suatu hal yang keniscayaan. Karena menyangkut koordinasi di semua OPD,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati mengatakan, satu data Indonesia harus segera diimplementasikan di daerah. Sebab, hingga saat ini masih sering dijumpai data yang ada di daerah masih belum valid dengan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat.
“Semoga ini segera terwujud dengan adanya solusi Perpres nomor 39 tahun 2019 ini. Jadi lembaganya, standarnya seperti apa, meta datanya, interoperabelnya, kode induknya, regulasi teknologi yang sudah masuk dalam tata kelola data dalam rangka satu data ini bisa terwujud dalam pelaksanaan di Kabupaten Rembang,” ucapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang, Teguh Iman Santoso, menuturkan, data merupakan sebuah pondasi untuk melanjutkan pembangunan daerah. Utamanya sebagai pijakan pimpinan daerah dalam membuat pengembangan program pembangunan ke depan.
“Seluruh data harus terangkum dengan baik sehingga ketika pimpinan akan membuat trobosan dasarnya landasan pondasi yang benar. Tapi kalau landasannya sudah keliru, hasilnya tidak mengena berarti landasannya kurang pas,” bebernya.
Dirinya menegaskan, kebutuhan data tidak hanya terfokus pada BPS saja. Namun kolaborasi antara OPD, BPS, dan sektor lainnya perlu untuk bersatu padu dalam menyediakan data agar pondasinya kuat, utuh, dan benar.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)
