Klarifikasi Oknum Guru yang Diduga Melarang Siswanya Memilih Salah Satu Paslon Presiden

PAMOTAN – Beredar viral vidio yang menampilkan seorang oknum guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Pamotan yang diduga mengintervensi anak didiknya agar tidak memilih Pasangan Calon (Paslon) Presiden nomor urut 02 Prabowo dan Gibran. Dalam salah satu vidio yang beredar itu, memperlihatkan para siswa mempertanyakan alasan mengapa tidak boleh memilih Prabowo Subianto pada Pemilu 14 Februari mendatang.

Oknum guru itu pun menjelaskan beberapa alasan Paslon 02 tidak layak menjadi pemimpin Republik Indonesia. Perdebatan dengan nada santai dan bercandaan pun berlangsung antara oknum guru dan para siswa.

Para siswa pun bersikukuh untuk tetap milih mendukung Paslon Presiden Prabowo dan Gibran. Namun, dalam 2 vidio yang beredar, tidak tampak secara pasti oknum guru tersebut mengarahkan siswa untuk memilih Paslon yang mana.

Kepala SMK Muhammadiyah Pamotan, Muhammad Mujib membenarkan jika vidio tersebut memang terjadi di salah satu ruang kelas SMK Muhammadiyah Pamotan. Termasuk oknum guru SMK Muhammadiyah Pamotan itu juga masih aktif mengajar di sana.

Setelah diklarifikasi oleh oknum guru tersebut, Mujib menyampaikan bahwa pada saat itu guru tersebut tidak mengarahkan siswa untuk memilih Paslon tertentu. Hanya saja memberi wawasan kepada para siswa mengenai masing-masing Paslon saat terjadi dialog antar siswa.

“Itu mungkin (berawal) dari dialog antara anak-anak sendiri, kemudian Ibu guru istilahnya mengedukasi. Jadi tidak ada namanya mengarahkan dan di sana (di vidio) tidak ada kalimat mengarahkan ke calon siapa untuk dipilih, itu kan tidak ada. Itu kebebasan dari mereka (siswa),” jelasnya.

Mujib menjelaskan, secara aturan di sekolahan memang tidak diperbolehkan adanya unsur kampanye. Dan ditegaskannya di SMK Muhammadiyah Pamotan tidak ada pembelajaran khusus untuk membahas isu politik seperti yang ada di vidio viral itu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyanto menjelaskan jika dilihat dari Undang-Undang Pemilu tidak ada aturan yang mengatur pada kasus tersebut. Kecuali oknum guru tersebut mengajak untuk tidak memilih calon tertentu dengan iming-iming dan itu bisa masuk kategori politik uang.

“Kalau di Undang-Undang Pemilunya, di sanksi-sanksi pasal pidana kami belum menemukan orang mengajak untuk tidak memilih calon tertentu. Kecuali jika itu dilanjutkan, jangan memilih ini atau memilih ini atau memilih dengan cara ini dengan iming-iming uang atau materi lainnya. Itu baru politik uang,” jelasnya.

Namun, lanjut dia, tindakan oknum guru tersebut bisa saja dikenai sanksi etik jika dia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Atau oknum guru itu merupakan penyelenggara pemilu.(Rendy/Msd/CBFM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *