Kepala Desa di Kecamatan Sumber, mengeluhkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang tidak sinkron dengan kondisi masyarakat di desa. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi kepala desa, di Pendapa Kecamatan setempat, baru-baru ini.

Kepala Desa Sukorejo, Iris Gunartini mengatakan usulan dari desa sudah mengusulkan data baru dan mencoret nama yang tidak layak mendapat bantuan kepada tim di atasnya. Namun data yang muncul masih tetap sama, bahkan orang yang sudah meninggal masih mendapat bantuan.

“Ibu saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu dari data BPNTnya masih keluar. Itu bukan hanya ibu saya saja. Yang saya coret ada 4. Itu data di DTKS, masih keluar,” Imbuhnya.

Iris Gunartini mengungkapkan DTKS dibuat oleh Pemerintah Pusat sementara kepala desa selaku eksekutor di lapangan menjadi dilema kepada masyarakat. Apabila penerima BPNT merupakan warga mampu, apabila tidak diberi itu sudah mendapat rekening BPNT yang harus dicairkan. Sementara kalau diberi akan menjadi kecemburuan warga miskin yang tidak dapat bantuan sama sekali.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Tlogotunggal, Sumarno mengungkapkan data dari desa yang dilaporkan ke atas, itu selalu diperbarui setiap 3 bulan sekali. Tetapi data yang keluar, masih tetap sama. Tidak ada perubahan sama sekali.

Untuk mengatasi tumpang tindih data Sumarno berkeinginan agar warga yang mendapat bantuan dari pemerintah, rumahnya disemprot dengan tulisan WARGA TIDAK MAMPU. Sehingga bagi warga yang mampu dengan kesadaran diri, menolak untuk tidak disemprot dan tidak menuntut untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Menanggapi hal itu Wakil Bupati Rembang, Mochammad Hanies Cholil Barro’ mengungkapkan satu data Indonesia supaya bisa segera terealisasi. Sehingga data tentang kemiskinan menjadi satu data. Karena saat ini data kemiskinan bisa berasal dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa Tertinggal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga datanya tidak sinkron.

“Temuan-temuan ini bukan hanya di Sumber. Banyak sekali. Beberapa kali kunjungan di kecamatan lain, keluhannya hampir sama. Karena kepala desa serasa tidak berdaya terhadap pengolahan data dan lain sebagainya,” Tuturnya.

Terkait pemberian tulisan atau tanda warga kurang mampu menurut Gus Hanies dipersilakan. Karena di kecamatan Bulu, sudah pernah dilaksanakan.(Dari Sumber Masudi melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…