Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rembang mengalami penurunan sebesar 1,17 persen. Dari yang sebelumnya sebesar 15.80 persen di tahun 2021, kini di tahun 2022 menjadi 14,63 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati, saat rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula kantor Bappeda, Kamis (29/12).
Wahyuni mengatakan meski kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rembang mengalami penurunan, posisi tingkat kemiskinan se-Jawa Tengah masih berada di peringkat 7. Tidak ada pergeseran posisi dari tahun sebelumnya.
Hal itu dikarenakan 5 Kabupaten/kota yang menempati peringkat paling bawah, pada tahun 2021 dan 2022 mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pusat untuk pilot project penanganan kemiskinan tahap awal.
“Semua CSR perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah di fullkan di sana (5 Kabupaten/Kota). Termasuk Semen Gresik yang ada di Rembang juga full di sana,” bebernya.
Pada tahun 2022 ini, lanjut dia, Kabupaten Rembang sebenarnya juga menjadi pilot project penanganan kemiskinan. Namun tidak ada dukungan yang signifikan, sehingga pelaksanaan penanganan kemiskinan ekstrim di Rembang dilakukan secara mandiri.
“Kalau dengan kekuatan sendiri saja bisa turun 1,17 persen, semoga ke depannya dengan pemanasan di tahun 2022 ini bisa lebih menangani sebaik-baiknya,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, Mochammad Hanies Cholil Barro’ selaku ketua TKPK Kabupaten Rembang mengatakan secara umum penanganan kemiskinan ekstrim di Rembang sudah cukup baik. Sejak disasar sebagai pilot project oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, pada awal tahun tim TKPK langsung bergerak cepat.
“Begitu kita dapat data yang valid dari verval, kita koordinasi tentang program intervensi dan menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan. Kita sosialisasikan pedoman pendampingannya, ada 9 kriteria penanganan kemiskinan ekstrim ini,” terangnya.
Bupati Rembang Abdul Hafidz menuturkan, kemiskinan ekstrim di Rembang memang mengalami penurunan di tahun 2022 ini. Namun Kabupaten/Kota lainnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan karena ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.
Dirinya menilai penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rembang sudah cukup baik dan membanggakan. Karena dilakukan dengan upaya sendiri tanpa ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pusat.
“Jadi kita akan bahagia dan bangga ketika kita bekerja dengan kaki tangan kita sendiri. Malah ini kalau hasilnya baik, kita malah lebih terhormat,” ucapnya.
Kemiskinan ekstrim di angka 14,63 persen, menurutnya masih di atas rata-rata Provinsi dan Nasional. Sehingga Kabupaten Rembang masih tergolong Kabupaten yang merah. Untuk itu butuh penanganan yang serius agar setidaknya Rembang berada di peringkat papan tengah di Jawa Tengah.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)
