Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, menjadi sasaran rumah restorative justice. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, saat melaunching kegiatan rumah restorative justice, secara daring dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hari Rabu (16/3).
Burhanuddin mengatakan dilaksanakannya program rumah restorative justice agar jaksa dalam penegakan hukum memperhatikan perdamaian dan keadaan. Bukan lagi menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.
“Penghentian penuntutan dalam rangka memberikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya,” Imbuhnya.
Jaksa Agung berharap rumah restorative justice dapat menjadi rumah bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa dapat mengaktualisasikan budaya luhur bangsa berupa musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan perkara.
Kegiatan ini selain dilaksanakan di Kejari Rembang juga dilaksanakan di 30 Kajari dari 9 Kajati. Sedangkan di Jawa Tengah pilot project selain Kabupaten Rembang juga dilaksanakan di Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rembang, Syahrul Juaksha Subukhi dipilihnya Rembang menjadi salah satu sasaran program karena Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk besar namun statistik penanganan perkaranya rendah.
“Ini salah satu syarat yang dipenuhi oleh kita. Sehingga ditunjuk menjadi pilot project,” Imbuhnya.
Kajari menerangkan persoalan hukum yang telah diselesaikan di Rumah Restorasi Justice sebanyak 4 perkara dengan rincian 3 perkara telah berhasil diselesaikan dan 1 perkara masih menunggu konsultasi dari Mahkamah Agung.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Pamotan itu juga dihadiri Wakil Bupati Rembang – Mochammad Hanies Cholil Barro’, Sekretaris Daerah – Fahrudin, Komandan Kodim 0720 Rembang – Letkol. Kav. Donan Wahyu Sejati, Kepala Pengadilan Negeri Rembang, Anteng Supriyo.(Dari Pamotan Masudi melaporkan)
