REMBANG – Mungkin banyak yang belum tahu jika pasangan suami istri yang sama-sama bekerja wajib didaftarkan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta.

Hal tersebut sebagaimana aturan undang-undang nomor 24 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib secara bertahap mengikutsertakan keanggotaan ke dalam BPJS bagi karyawan atau pegawainya.

Hal tersebut disampaikan oleh Teguh Maryadi Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindusterian dan Tenaga Kerja (Dinperinnaker) pada Jum’at siang (5/8).

Ia menambahkan, jika masih banyak masyarakat yang belum paham tentang aturan tersebut. Sehingga membuat BPJS terus menggelar sosialisasi tentang aturan tersebut.

“Itu masih idealnya ikut kepesertaan BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja. Karena kita merujuk UU 24 Tahun 2011 pemberi kerja wajib secara bertahap mengikutsertakan keanggotaan ke dalam BPJS. Apakah dia kurang tau atau bagaimana sehingga kita terus sosialisasikan,” jelasnya.

Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya untuk BPJS Kesehatan, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi.

Demikian juga dengan tunggakan iuran di mana dalam Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak.

Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apabila ia menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

Sementara itu denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta. (Asmui)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like

Tahun 2023 Ini Program Transmigrasi Masih Terbuka

Program pemerataan penduduk transmigrasi masih membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi…

SMK dan Ponpes Arrohmaniyah milik Bupati Rembang, dilaunching

  Di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, kini telah berdiri Sekolah Boarding School…

Gelombang Tinggi, Nelayan Pulang Dengan Tangan Hampa

REMBANG – Tingginya gelombang laut di pesisir utara Kabupaten Rembang membuat nelayan…

Pemkab siapkan perda SMP SMA bisa baca Quran

  PAMOTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, saat ini, telah menyiapkan Rancangan…