Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Kamis (8/9). Para mahasiswa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah baru-baru ini.
Para mahasiswa berorasi di depan gedung DPRD Rembang sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisikan tulisan penolakan kenaikan harga BBM. Bahkan para mahasiswa melakukan aksi blokade jalan pantura di depan gedung DPRD Rembang ketika tidak diijinkan masuk ke ruang rapat paripurna untuk menyampaikan tuntutan.
Melihat aksi para demonstran, Ketua DPRD bersama para wakilnya didampingi Bupati Rembang mendatangi para mahasiswa yang tengah berorasi di jalan pantura. Tuntutan para mahasiswapun disampaikan kepada pimpinan daerah dan anggota dewan di bawah terik matahari, karena mereka menolak hanya perwakilan mahasiswa saja yang diijinkan masuk ruang paripurna.
Ketua pengurus PMII cabang Rembang, Farid Muhammad Nur Azmi menyampaikan ada 6 tuntutan dalam aksi demo itu. Diantaranya PMII Rembang menolak tegas kebijakan pemerintah tentang penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Kemudian, menuntut pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan belanja subsidi energi dan kompensasi energi. Dan menuntut pemerintah untuk mengontrol distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“PMII Rembang mendesak agar DPRD Kabupaten Rembang beserta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengawal pernyataan ini. Serta ikut aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan mengatakan 6 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam PMII Rembang bakal disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Apalagi tuntutan tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa, Bupati Rembang, dan anggota dewan.
“Akan kita teruskan ke pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Presiden dan Ketua DPR RI,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. Menurutnya aspirasi tersebut dapat disinkronisasi dengan keputusan pemerintah agar lebih sempurna.
“Saya kira aspirasinya juga rasional, kami dari pemerintah Kabupaten tentu akan menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui Pak Gubernur atau melalui DPRD. Saya kira tidak masalah (untuk menyampaikan aspirasi),” pungkasnya.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)
