REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, hari Selasa (9/5), sampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang. Hal itu disampaikan oleh
Sumardi, dalam rapat paripurna III DPRD Kabupaten Rembang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2022, di gedung DPRD setempat.
Sumardi mengatakan rekomendasi DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pihaknya mengusulkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyusun pemetaan wilayah rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Rembang guna mitigasi resiko gangguan Kamtibmas.
“Selain itu meningkatkan patroli dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah. Ke-3 Satpol PP supaya bersinergi dengan instansi lain, pemerintah desa dan masyarakat mengaktifkan kembali satuan perlindungan masyarakat di desa,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja supaya perlu ada fasilitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Terkait dengan masih banyaknya TKI dari kota garam yang ilegal, maka DPRD Rembang meminta pemkab supaya bisa bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan penyaluran tenaga kerja.
Sedangkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dimohon untuk mengajak kepada perusahaan di Kota Industri itu untuk mengoptimalkan dana CSR atau yang lainnya pada wilayah terdekat di sekitar perusahaan.
Menanggapi hal itu Bupati Rembang, Abdul Hafidz menuturkan pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Rembang. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan.
“LKPJ merupakan kewajiban dari Bupati dan DPRD wajib menilai. Kemudian hasil penilaian itu, nanti akan kami pakai untuk meningkatkan kinerja eksekutif. Rekomendasi ini, akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Sebelumnya, pada pertengahan April 2023 lalu, Bupati menyampaikan LKPJ di hadapan DPRD setempat.(Masudi/CBFM)
