DPRD Rembang bentuk Pansus

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, selama 2023, mendapat penghargaan tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagai apresiasi keberhasilan dalam menjalankanb pemerintahan dan pembangunan. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun 2023, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, (28/3).

Bupati mengatakan penghargaan yang diterima kabupaten Rembang di antaranya penghargaan Pemetaan Daya Saing Daerah, penghargaan  “Kabupaten/Kota layak anak Katagori Nindya, penghargaan “Universal Health Coverage (UHC) oleh Mendagri, juara I Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP), juara II Pemanfaatan Mail  Multidomain dan penghargaan “Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dalam Kategori Informatif.

“Berbagai   penghargaan   tersebut   tentunya  tidak lepas dari kontribusi semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya  kepada  segenap Perangkat Daerah dan Stakeholder atas kerja kerasnya” imbuhnya.

Ia mengungkapkan selain prestasi berupa penghargaan ada juga terjadinya kenaikan capaian kerja dalam angka sesuai visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2021-2026, Abdul Hafidz dan Mochamad Hanies Cholil Barro’. 

Salah satunya sesuai misi mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi berupa Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 62, realisasi 69,72 dan capaian 112,45%, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP dengan target 72, realisasi 64,74 dan capaian 89,92%, Indeks Merit Sistem dengan target 190, realisasi 222,5 dan capaian 117,11%, Indeks SPBE dengan target 3,23, realisasi 3,64, capaian sebesar 112,69%, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur dengan indikator dan Indeks Pelayanan Publik dengan target 3,2, realisasi 4,39 dan capaian 137,19%.

Di dalam misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial terjadi peningkatan Kualitas SDM yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan target 71,35, realisasi 71,89 dan capaian 100,76%, meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang diukur dengan indikator, rata-rata Lama Sekolah dengan target 57, realisasi 7,72 dan capaian 13,54%, harapan Lama Sekolah dengan target 12,16, realisasi 12,15 dan capaian 99,92%, meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang diukur dengan indikator, angka Harapan Hidup dengan target 74,7, realisasi 74,77 dan capaian 100,09%.

Pada misi Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan diwujudkan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah yang diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dengan target 48,98, realisasi 41,09 dan capaian 83,90%, pertumbuhan Ekonomi dengan target 4,16, realisasi 5,2 dan capaian 125%, angka Kemiskinan dengan target 13,36, realisasi 14,17 dan capaian 100,14%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 69,48, realisasi 66,52 dan capaian 95,74%, meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur yang diukur dengan indikator Indeks Aksesibilitas Infrastruktur dengan target 61,61, realisasi 48,27 dan capaian 78,35%, Indeks Konektivitas dengan target 36,35, realisasi 33,92 dan capaian 93,31%

Sementara itu meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah yang diukur dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan target 2,1, realisasi 2,14 dan capaian 101,90%, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dengan target 1, realisasi 6,59 dan capaian 659%, pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan target -2, realisasi 5,98 dan capaian -299%, pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata dengan target -2, realisasi 11,59 dan capaian -579,50%, pertumbuhan realisasi penanaman modal/investasi dengan target 6,27, realisasi 9 dan capaian 143,54%.

Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin yang diukur dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan target 2,2, realisasi 2,52 dan capaian 85,45%, Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 3,00, realisasi 2,6 dan capaian 113,33%, persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dengan target 98,13, realisasi 97,26 dan capaian 99,11%, meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Air dengan target 53, realisasi 54,29 dan capaian 102,43%, indeks Kualitas Udara dengan target 90, realisasi 88,37 dan capaian 98,19%, indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target 59,82, realisasi 47,11 dan capaian 78,75%.

Di misi ke-4 berups Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun dengan target 0,71, realisasi 0,725 dan capaian 102,11%, Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri yang diukur dengan indikator Persentase Desa Maju dan Mandiri dengan target 32,8, realisasi 53,6 dan capaian 163,41%.

Hafidz menyebutkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun 957 milyar 270 juta 560 ribu 762 rupiah terealisasi sebesar 1 triliun 895 milyar 230 juta 116 ribu 762 koma 57 rupiah atau 96,83%.

Sementara Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun 2023 dialokasikan sebesar 2 triliun 13 milyar 287 juta 394 ribu 562 rupiah terealisasi sebesar 1 triliun 929 milyar 1 juta 326 ribu 985 koma 58 rupiah atau 95,81%.

Selain itu APBD ditunjang dengan Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 66 milyar 884 juta 667 ribu 157 koma 38 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 13 milyar 404 juta 4 ribu 400 rupiah. 

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar 19 milyar 709 juta 452 ribu 534 koma 37 rupiah.

Ketua DPRD Rembang, Supadi menuturkan untuk membahas LKPJ Bupati, pihaknya telah membuat 4 Panitia Khusus (Pansus).

“Pansus I membahas LKPJ bidang pemerintahan dan hukum, Pansus II membahas LKPJ bidang perekonomian, Pansus III membahas LKPJ bidang pembangunan dan Pansus IV membahas LKPJ bidang kemasyarakatan” bebernya.

Supadi menerangkan berdasarjan hasil musyawarah pimpinan pansus menetapkan Pansus I dengan ketua Muhammad Ansori dan wakil ketua Sugiharto, Pansus II dengan ketua Sumardi dan wakil ketua Nasiruddin, Pansus III dengan ketua Puji Santoso dan wakil ketua Sri Wety Ariyani sedangkan Pansus IV dengan ketua Mugiharto dan wakil ketua Dumadiyono.(Masudi/CBFM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *