REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, bakal siapkan hak interpelasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang selaku pihak eksekutif. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Rembang, Ridwan didampingi Wakil Ketua II DPRD Rembang, Supriyadi Eko Praptomo dan Wakil Ketua Komisi III Puji Santoso, kepada wartawan, di Ruang Fraksi PPP, seusai rapat Badan Anggaran (Banggar), Rabu (5/7).
Wakil Ketua DPRD mengatakan dalam rapat Banggar yang dimulai jam 14.00 sampai jam 16.15 WIB itu, tidak dihadiri Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) secara komplit. Sehingga rapat Banggar gagal. Sehingga dijadwalkan rapat lanjutan pada Senin (10/7).
“Kita kasih waktu sampai Senin besuk. Senin itu semua TAPD harus hadir komplit. Bupati, Wakil Bupati, bersama TAPD dan harus selesai. Jika Senin itu, tidak selesai. Kami sepakat di forum Banggar, Kita akan menggelar interpelasi,” imbuhnya.
Ridwan menyebutkan hak interpelasi akan disampaikan oleh 6 fraksi di DPRD mulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Fraksi Demokrat Hanura dan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera.
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengungkapkan dengan adanya interpelasi itu pihaknya ingin memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 dilaksanakan secara transparan benar-benar untuk pelayanan publik.
“Hari ini, kita nyampai 9 kali kita rapat. Defisit berapa? Solusinya bagaimana? Mana yang mau dikepras, belum ditemukan. Mei-Juni, 2 bulan. Bahkan nyampai OPD kami panggil 4 hari berturut-turut. Jam 6 baru selesai. Tapi good will dari eksekutif, saya belum melihat itu untuk kasus carut marutnya APBD hari ini,” ujarnya.
Anggota DPRD dari Kecamatan Kragan itu menerangkan dilaksanakannya pertemuan Banggar dengan TAPD sendiri dalam rangka memastikan pelayanan publik hadir. Karena hari ini kesannya stagnan seperti tidak ada pemerintah.
“Sampah ada BBMnya truk sampah, wargaku kepengin KTP ada blangko KTP, wargaku pengin pelayanan dilayani. Mendorong hal-hal yang bersifat pelayanan publik, wajib untuk dilaksanakan, didahulukan oleh Pemkab,” bebernya.
Ketika ditanya wartawan apakah DPRD merasa dipermainkan dengan ketikhadiran eksekutif dalam rapat Banggar Ridwan menjawab tidak. Karena eksekutif butuh waktu untuk mengurai benang ruwet di internal mereka.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rembang Setda Rembang Mardi saat dimintai keterangan wartawan enggan berkomentar banyak.
“Kami hanya anggota saja,” tuturnya.
Sehingga dirinya mempersilakan kepada wartawan kepada pimpinan DPRD.(Masudi/CBFM)
