Sebanyak 15 Desa mengikuti mini workshop terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik Desa. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang itu digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (17/11).
15 desa nantinya akan menjadi pilot project dengan meniru Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori. Ke 15 desa itu meliputi Sidomulyo, Bogoharjo dan Tunggulsari Kecamatan Kaliori, Desa Bangunrejo dan Mlagen Kecamatan Pamotan, dari Kecamatan Rembang Desa Punjulharjo dan Tlogomojo, Desa Ngroto Kecamatan Pancur. Selanjutnya Desa Ngulahan dan Karas Kecamatan Sedan, Mantingan dan Lambangan Wetan Kecamatan Bulu serta 3 desa dari Kecamatan Gunem yaitu Sambongpayak, Telgawah dan Gunem.
Sub. Koordinator Komunikasi Publik, Rudy Heryanto mengungkapkan Mojowarno sendiri merupakan Desa yang sudah mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan baik. Desa Mojowarno tahun ini masuk dalam kategori 5 besar dalam pengelolaan keterbukaan informasi desa tingkat provinsi Jawa Tengah.
“Mojowarno selain kita canangkan sebagai salah satu smart village di Rembang dan jadikan pacuan sebagai desa yang bagus mereplikasi keterbukaan informasi publik desa,” katanya.
Terkait pemilihan 15 Desa yang diproyeksikan mengikuti jejak Mojowarno ini, Menurut Rudy dinilai dari kematangan Desa yang memungkinkan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.
” Desa-desa ini tidak karena 1 Desa 1 kecamatan tidak. Namun, 15 Desa ini kita punya Data tersendiri menilai tingkat kematangan desa sangat mungkin dijadikan project pengolahan keterbukaan informasi publik Desa,” terangnya.
Pihaknya berharap ke-15 Desa dapat mempraktekkan secara baik desa Mojowarno. Sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan informasi secara akurat dan berkualitas.
Nantinya desa-desa yang belum mengikuti workshop semacam itu, dikatakannya bisa belajar dengan 15 desa dan Mojowarno untuk pengelolaan keterbukaan informasi publiknya. Karena harapannya semua desa nantinya bisa melaksanakan KIP dengan baik.
Ia menjelaskan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan yang berkualitas dan akurat bagi masyarakat. Seperti informasi tentang progres pembangunan, penerima bantuan dan pengelolaan keuangan, nantinya bisa diakses di website pemerintah desa.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)
