REMBANG – Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut untuk memahami dan terampil melaksanakan pengelolaan keuangan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto saat pemberian bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa dan Analisis Database Kompilasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada pendamping Desa, Kasi Bimbingan dan Pengawasan (Binwas) dan tenaga ahli di aula setempat, Kamis (9/11).
Slamet menyampaikan, tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan siklus yang harus dilaksanakan dalam tata kelola keuangan yang ada di tingkat Desa.
Dirinya berharap peningkatan pengelolaan keuangan Desa melalui bimtek ini akan semakin ada ruang untuk mewujudkan cita-cita sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
“Harapan kita nanti pelaksanaan dari tata kelola keuangan di tingkat Desa betul-betul kita laksanakan sesuai ketentuan yang ada,” terangnya.
Dalam kesempatan itu pendamping Desa, Kasi Binwas dan tenaga ahli juga diberi ilmu terbaru dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Sebab menurutnya, ada perbaikan atau update dari aplikasi Siskeudes.
Sementara itu, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, Ayub Sukrisna mengatakan, pengelolaan keuangan Desa sekarang sudah eranya digital. Dalam artian seluruhnya dipantau secara online.
Apalagi di 2024 mendatang pagu anggaran untuk Desa bakal mengalami peningkatan. Maka tuntutannya dipastikan akan lebih besar. Apalagi ada pembaruan dari aplikasi Siskeudes.
“Jadi secara versi Siskeudes sudah ada update versi 2.06, dimana sudah ada perbaikan dan yang paling terasa itu nanti ada laporan tagging. Sehingga di tingkat Pemda maupun Desa sudah benar-benar merumuskan mana anggaran untuk kemiskinan, untuk UMKM, untuk Bumdes. Nanti akan tertanggung sendiri, sehingga proporsi anggarannya akan jauh lebih banyak di analisis,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, semakin banyak alokasi dan majunya era digital maka tentunya dibarengi dengan tuntutan yang semakin besar. Oleh karena itu melalui Bimtek tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk pengelolaan keuangan Desa ke depannya.(Rendy/Msd/CBFM)
