\Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang kesulitan memantau data karyawan atau pekerja secara pasti. Hal itu karena adanya indikasi banyak perusahaan tidak jujur melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait.
Bahkan, menurut Teguh Maryadi Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, ditemukan data perusahaan yang bergerak dibidang ekspor hanya mencantumkan jumlah pekerja hanya 7 orang saja.
Namun setelah dilakukan verifikasi dilapangan, ternyata jumlah pekerja mereka jumlahnya ratusan orang. Untuk itu, pihaknya akan kembali menerjunkan petugas untuk melakukan pendataan dilapangan yang pasti.
“Setelah kita baru terbentuk, kita awali dengan pendataan perusahaan besar dan kecil minimal dengan indikator kariawan 10 orang,” kata Teguh di kantornya Rabu pagi (02/02)
Selain itu, di sistem petugas juga menemukan beberapa perusahaan yang mengisi gaji pekerja dengan nominal Rp 0. Padahal jumlah upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Rembang sudah mencapai Rp 1.874.000,-. Meski ada perusahaan yang membayar upah pekerjanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
“Ini suatu contoh kelemahan data kita gak bisa memastikan, makanya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun semakin meningkat, padahal ada beberapa perusahaan besar yang masuk ke Rembang,” tambah Teguh Maryadi.
Lebih lanjut Teguh menimpali, ada perusahaan yang tidak jujur memberikan data pasti karena mereka menghindari kuwajiban perusahaan untuk membayar jaminan sosial bagi para pekerja. Sehingga perusahaan memilih mencantumkan jumlah pekerja sedikit mungkin.
Dalam waktu dekat ini, pemerintah Kabupaten Rembang akan mendata perusahaan yang ada di Kabaten Rembang dengan indikator perusahaan yang memiliki jumlah pekerja mulai dari 10 orang hingga yang paling besar ribuan orang. Baik itu berupa UD, CV, maupun PT. (Asmui)
