Para pekerja di perusahaan di Kabupaten Rembang belum seleuruhnya mendapat jaminan sosial. Padahal sesuai amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2011 perusahaan diwajibkan untuk memberi jaminan sosial baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bagi karyawannya.

Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jamninan Sosial Dinas Perindustrian dan tenaga kerja (Dinperinnaker) Rembang, Teguh Mariyadi menyampaikan target pencapaian jaminan sosial para pekerja di Kabupaten Rembang belum maksimal. Berdasarkan data terbaru tercatat BPJS Kesehatan yang menyasar badan usaha baru 11 persen.

Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang menyasar badan usaha baru 30 persen. Padahal target capaiannya jaminan sosial baik BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan minimal 60-65 persen dari jumlah seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Rembang.

“Kemarin kita kan melakukan komparasi data dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bersama kita padukan. Ternyata memang di Rembang ini masih jauh (capaiannya), ” kata dia.

Dirinya mengungkapkan, beberapa perusahaan yang telah dikunjungi Dinperinnaker Rembang mengaku belum paham terkait aturan kewajiban memberi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Namun pihaknya meyakini ada faktor lain yang membuat para pekerja tidak mendapat hak jaminan sosial.

“Sebenarnya faktor utamanya itu belum sadar untuk berkewajiban mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Padahal itu amanat undang-undang, aturannya sudah jelas dan kalimatnya juga sudah jelas,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Teguh, Dinperinnaker Rembang terus berupaya menggelar sosialisasi kepada para pengusaha terkait kewajibannya memberi jaminan sosial bagi pekerja. Dimulai dari sosialisasi kepada Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Rembang dan pemilik cafe karaoke yang di gelar di aula Dinperinnaker Rembang, Selasa (21/6).

“Makanya ini kita coba kita sentuh hati mereka. Ini kita awali dari PHRI, cafe dan karaoke, kemudian dilanjut UMKM. Itu semua sasaran kita, para pemberi kerja apapun itu, baik PT, CV, UD dan setiap orang yang memberikan kerja berkewajiban memberi jaminan sosial secara bertahap,” pungkasnya.(Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…