Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Menanggapi hal itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan masih belum mengetahui secara spesifik rencana pemerintah pusat terkait nasib para tenaga honorer. Sebab, seperti tenaga harian lepas (THL) mempunyai jenis yang beragam.

Ada THL yang diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) dari kepala daerah, ada yang direkrut berdasarkan kepentingan kantor dinas, hingga berdasarkan kebutuhan kegiatan.

“Jadi tenaga lepas itu kan macam-macam, lha ini saya yang belum tahu, yang dimaksud Pak Tjahjo itu apakah yang di SK-kan oleh dinas, atau kepala daerah kan belum tahu,” kata dia.

Sementara ini, pihaknya sudah mulai melakukan moratorium terkait adanya THL. Alasannya melakukan moratorium THL karena belum adanya sistem yang jelas terkait perekrutannya. Dikhawatirkan jumlahnya tiap tahun akan semakin bertambah.

“Jadi kemarin itu terus terang saja kami sendiri ya merasa terganggu dengan THL karena satu tahun kemarin kita hitung Rp 31 miliar saya membayar THL. itu kan uang yang sangat besar, meskipun ‘pemerintah butuh’ karena kekurangan tenaga, tetapi dari sisi legalitasnya kan kita perlu ada sistem,” terang dia.

Pihaknya menambahkan, Pemkab Rembang juga telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah seperti Kabupaten Sleman dan Solo. Rencananya akan ada Peraturan Bupati (Perbup) yang nantinya mengatur tentang perekrutan THL seperti yang ada di Kabupaten Lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…