Ribuan honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Rembang terancam dirumahkan. Sebab, muncul kebijakan baru dari pemerintah pusat mengenai penghapusan keduanya pertahun 2023 mendatang.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz angkat bicara terkait kebijakan tersebut. Ia menuturkan peraturan pemerintah pusat terkait penghapusan tersebut memang sudah final.

Nantinya, pegawai pemerintah hanyalah PNS dan PPPK. Meski belum disosialisasikan, peraturan pemerintah (PP) tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Dirinya menyebutkan, total di kabupaten Rembang kini terdapat sekitar 1600-an THL. Belum termasuk guru GTT yang angkanya juga ribuan. Tentu itu akan jadi polemik, jika tidak segera direspon.

“Ini kalau pegawai pemerintah hanya dibatasi dua itu (PNS dan PPPK) ya sudah. Nanti pasti ada Dinas Kabid yang tidak punya anak buah, apalagi Kasi, gitu kira-kira. Ini problem kita, yang diperbolehkan hanya tenaga kebersihan, pengamanan, serta sopir. Itu pun melalui pihak ketiga (outsourcing),” terangnya.

Berkurangnya tenaga kerja yang membantu dalam birokrasi, lanjut dia, juga dapat mengganggu kinerja pelayanan. Untuk itu pihaknya meminta kepada BKD Rembang untuk mencari solusi yang tepat untuk menyongsong PP tersebut.

“BKD tentu menjadi leading sektor agar bisa mempelopori bagaimana bisa mengatur PP ini agar di birokrasi tidak terjadi gaduh dan di pelayanan juga tidak menjadi berkurang,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kemenpan-RB berencana menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Penghapusan tenaga honorer dan THL itu diperkirakan berjalan efektif pada November 2023 mendatang.

Penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari PNS dan PPPK. (Dari Rembang Rendy Teguh Wibowo melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…