Bupati Rembang, Abdul Hafidz meminta Standar Operasional Prosedur tentang penangguhan perkara dalam program rumah restorative justice disosialisasikan kepada masyarakat. Agar jangan sampai disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Hal itu disampaikan pada saat launching rumah restorative justice, di Balai Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, hari Rabu (16/3).

Bupati mengatakan dengan adanya sosialisasi teknis secara detail ke masyarakat, agar tidak ada pemahaman yang salah ke masyarakat. Sehingga disalahgunakan untuk hal yang tidak baik.

“Wah saiki nek tukaran ora diukum, ayo do tukaran. Iki rak bahaya, Pak. Saiki nak nyolong pitik ora diukum, ayo do nyolong pitik. Iki rak kacau,” Imbuhnya.

Bupati mengungkapkan pihaknya menyambut baik dilaksanakannya program rumah restorative justice. Harapannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang, supaya program senada juga dilaksanakan di desa lain. Sehingga pelayanan lebih cepat kepada masyarakat.

Menanggapi hal itu, Kajari Rembang, Syahrul Juaksha Subukhi penangguhan perkara dapat dilakukan dengan syarat pelakunya baru pertama kali (bukan residivis), ancaman hukuman yang disangkakan tidak kurang dari 5 tahun, apabila kejahatan terhadap barang kerugian nilainya kurang dari Rp. 2,5 juta, ada pernyataan memaafkan dari korban dan tingkat ketercelaan dari perbuatan rendah.

“Tidak semua perkara di Restorativejusticekan. Kalau perkara narkotika, tidak mungkin. Korupsi tidak mungkin,” Tegasnya.

Kajari mengungkapkan dipilihnya Desa Pamotan sebagai sasaran program karena ada kekompakan antar aparat penegak hukum baik Bhabinsa, bhabinkamtibmas, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dengan desa. Sehingga harapannya dengan kekompakan itu bisa menyelesaikan semua konflik di desa bersangkutan.

Selain itu, dipilihnya desa Pamotan sebagai lokasi program karena desa terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di kota garam dan statistik perkaranya yang menonjol ada 2 yaitu pencurian dan penganiayaan sehingga dimungkinkan bisa diselesaikan lewat restorative justice.

Kajari menerangkan persoalan hukum yang telah diselesaikan di Rumah Restorasi Justice sebanyak 4 perkara dengan rincian 3 perkara telah berhasil dihentikan dan 1 perkara masih menunggu usulan dari Jaksa Agung. Sedangkan perkara yang ditangani kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, penganiayaan dan 2 kasus pencurian.(Dari Pamotan Masudi melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like

Gus Wabup : Rembang Jadi Etalase NU

Wakil Bupati Rembang H M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) meminta kader…

Wabup Minta Sekretariat DPRD Optimalkan Publikasi Kerja Anggota Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mempunyai tugas besar untuk mengatasi…

Drupoh, Tradisi Unik Saat Panen Duku Woro

Desa Woro Kecamatan Kragan terkenal dengan buah dukunya atau masyarakat biasa menyebutnya…

Gus Hanies: Bangunan Gedung Harus Ramah Difabel

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membuat akses ramah difabel saat membangun gedung. Hal…