REMBANG – Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Rembang mendapatkan sosialisasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) di Wafi Joglo, Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman, Senin (15/5).
Yudi mengatakan banyak sekali peraturan yang mengatur pengelolaan tentang Dana Desa mulai dari Undang-undang hingga peraturan menteri untuk memastikan agar penganggaran, penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban. Karena BPK, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah dan fungsi pengawasan sangat konsen terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.
“Dalam sosialisasi ini, ada sebuah pencerahan tentang pentingnya pengelolaan Desa sebagaimana kita dapat mengawal Dana Desa ini sesuai dengan peraturan dan bermanfaat buat kemaslahatan masyarakat di lingkungan kita,” harapnya.
Ia menambahkan Dana Desa merupakan pilar paling depan untuk melayani masyarakat dan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Dimana dengan Dana Desa dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengapresiasi kegiatan tersebut , dengan harapan semakin bertambahnya wawasan Kepala desa dan perangkatnya tentang pengelolaan dana desa. Sehingga tidak ada penyelewengan dana desa dan tidak ada pemimpin desa yang tersangkut masalah hukum.
“Saya minta Bapak Ibu Kades di dalam mengelola dana desa tidak lepas dari pengawasan BPK. Apa yang disampaikan oleh BPK nanti dijalankan dengan sebaik- baiknya. Baru kali ini saya menjadi Bupati 8 tahun, BPK Jateng dan BPK RI datang hanya ingin memberikan arahan kepada Bapak Ibu Kepala Desa” tuturnya.
Bupati meminta melalui sosialisasi bisa menambah wawasan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta tidak ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum terkait pengelolaan Dana Desa.(Masudi/CBFM)
