4 TPS Harus Lakukan Pemungutan Suara Ulang

 

REMBANG – Sebanyak 4 TPS di Kabupaten Rembang harus melakukan pemungutan suara ulang pasca ada temuan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS. TPS Tersebut meliputi TPS 1 Desa Pandean Kecamatan Rembang, TPS 11 dan 16 Desa Plawangan Kecamatan Kragan dan TPS 1 Desa Narukan Kecamatan Kragan.

Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyanto, Kamis (15/2) menyampaikan temuan pelanggaran yang ada di sejumlah TPS tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Seperti contoh kasus yang ada di TPS 1 Desa Pandean, warga Kabupaten Sragen yang seharusnya hanya mendapat 2 surat suara namun diberi 5 surat suara.

Kemudian di TPS 11 dan 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan didapati warga yang memiliki KTP Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan Karimunjawa tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun diberi hak surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kasus yang sama juga terjadi di TPS 1 Desa Narukan Kecamatan Kragan. Dimana warga yang memiliki KTP Banyuwangi dan tidak terdaftar di DPTb maupun DPT diberi hak surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Tidak ada di DPTb maupun di DPT dia menggunakan hak pilih di situ menggunakan KTP itu dilayani. Cuma kebetulan dia meminta untuk nyoblos Pilpres, kemudian dikasih. Seharusnya kan tidak boleh,” jelasnya.

Atas temuan tersebut, lanjut Totok, Pengawas TPS di masing-masing tempat telah memberikan saran perbaikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mekanismenya, dari saran perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada KPU Rembang secara berjenjang.

“Secara berjenjang mulai dari PPS, PPK, kemudian dilaporkan ke KPU. Nanti jika KPU mau menyelenggarakan pemungutan suara ulang harus membuat surat keputusan di SK kan. Problemnya jika SK itu tidak dilaksanakan oleh KPPS, itu melanggar pidana pemilu,” bebernya.

Totok menambahkan, berdasarkan peraturan Bawaslu (perbawaslu) saran perbaikan maksimal harus dilaksanakan 3 hari setelah diterima atau sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Pengawas Pemilu. Namun jika mengacu pada peraturan KPU, pemungutan suara ulang maksimal harus dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. (Dari Rembang Rendy Melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *