REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, harapkan di tahun 2024, akan menuntaskan guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, baru-baru ini.
Bupati mengatakan pada seleksi PPPK tahun 2023 ini, pihaknya telah mengusulkan pengisian 381 formasi untuk guru.
“Saya ingin pokoknya PPPK tuntas 2024. Tidak ada yang tidak. Tahun ini 381, ternyata masih ada sisa. Karena sebagian dimasuki dari luar daerah. 20% dari luar daerah. Memang itu ketentuan, kita tidak bisa menghindar dari itu,” imbuhnya.
Ia menjelaskan diperlukannya PPPK karena adanya riset antara 2011 hingga 2012 yang menemukan adanya semakin mendekati pensiun sebanyak 75 persen mengalami penurunan kinerjanya.
Hafidz menimpali dari segi kesejahteraan antara PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlakuannya hampir sama. Bisa menduduki jabatan struktural, pensiun ada sama.
“Kalau S1 PNS gaji pokoknya hanya Rp 2,2 juta. Kalau PPPK 2.950.000. Dapat tunjangan. Dalam 1 tahun dapat TPP Rp 1,3 juta. PNS 10 tahun paling cuma dapat 3,5 juta,” bebernya.
Bagi guru TK dan PAUD menurut Hafidz pihaknya sudah memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan insentif antara Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Kebijakan itu belum ditemukan di daerah lain.(Masudi/CBFM)
