REMBANG – Bupati Rembang, Abdul Hafidz, targetkan 3.000 dari 6.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibedah 2023 ini. Hal itu disampaikannya, dalam kegiatan penyerahan bantuan RTLH, di Rumah Dinasnya, Rabu (31/5).
Bupati mengatakan 3.000 RTLH itu akan dibangun melalui pemerintah pusat, Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang, Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau CSR Badan Usaha Milik Negara dan perorangan.
“Kita tetap akan berupaya semaksimal mungkin menurunkan angka 6.000 menjadi 3 ribuan. Target yang sudah kita ambil 50% dari 6.000, mungkin 2 tahun bisa menyelesaikan,” imbuhnya.
Ia mengakui keberadaan RTLH menjadi yang paling berat penanganannya dari 9 indikator Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Pasalnya, masih ada 6.000 RTLH yang perlu ditata. Apabila penataan 1 rumah Rp. 20 juta maka Pemerintah menganggarkan subsidi sebanyak Rp. 120 Milyar.
Hafidz mengungkapkan dengan besarnya anggaran penataan RTLH, maka pihaknya meminta kepada desa minimal 5 RTLH, maka akan menyasar penataan 1.500 RTLH.
8 indikator PKE menurut Bupati hampir selesai. Karena 8 indikator yang meliputi anak tidak sekolah, stunting, tidak bekerja, tidak memiliki jamban, disablitas, tidak mempunyai akses listrik rumah tangga, dan tidak memiliki akses air bersih, sudah bisa diatasi.
Asisten Administrasi Umum Setda Rembang, Wahyuni Dwi Hariyati menyebutkan dalam kegiatan itu diserahkan 20 unit RTLH kepada 20 Kepala Keluarga dari Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan yang menjadi binaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang.
“Paling banyak yang harus kita tangani di RTLH. Waktu itu kami masih di Bappeda, Pak. Kami mendampingi di Desa Sendangagung, ada 20 rumah yang kita usulkan penataan di tahun 2022, saat ini sudah jadi,” bebernya.
Mantan kepala Bappeda Rembang itu menerangkan dalam kegiatan penataan RTLH di Desa Sendangagung dananya dibantu oleh Bank Rakyat Indonesia sedangkan tenaga kerjanya dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia.(Masudi/CBFM)
