REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, memastikan tidak ada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bagi desa yang masa jabatannya habis pada 2023 ini. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Nur Wanto, kepada CBFM, hari Rabu (5/4).
Nur Wanto mengatakan tidak dilaksanakannya pilkades di tahun ini, karena jabatan 8 kepala desa, habis di 22 Desember. Sedangkan edaran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tentang pelaksanaan pilkades pada masa Pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 mengamanatkan Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pilkades dapat dilaksanakan sebelum 1 November 2023.
“Tidak bisa dilaksanakan di 1 November. Karena prosesnya, butuh waktu,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan dengan pertimbangan itu, maka pelaksanaan pilkades ditunda sampai selesainya Pemilu dan pilkada serentak dan dimungkinkan dibarengkan dengan pelaksanaan pilkades serentak 2025.
Pria yang suka memakai kaca mata ini menjelaskan agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala desa, pihaknya akan mengusulkan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggantikan kepala desa.
“Di peraturan baik Undang-undang Desa, Peraturan Menteri Dalam, Negeri, peraturan pemerintah sampai di Peraturan Bupati, itu akan diisi dari PNS sebagai Pj. Kades,” ujarnya.
PNS yang ditunjuk sebagai Pj. Kades menurut Nur Wanto bisa berasal dari pegawai kecamatan atau pegawai di Organisasi Perangkat Daerah lain dan mendapat persetujuan dari Bupati.
Berdasarkan data yang ada di Dinpermades, kepala desa yang jabatannya habis di 2023 ini berada di Logung Kecamatan Sumber, Karangmangu Kecamatan Sarang, Samaran Kecamatan Pamotan, Ngroto Kecamatan Pancur, Kebloran Kecamatan Kragan, Bonang Kecamatan Lasem, serta Glebeg dan Landoh Kecamatan Sulang.(Masudi/CBFM)
