Sebanyak 2.264 usulan disampaikan untuk dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Rembang pada tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati, saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten di Pendapa Museum RA. Kartini, Hari Selasa (29/3).
Wahyuni mengatakan jumlah usulan diterima sebanyak 409 dari 656 usulan dari desa dan kecamatan, 1.511 usulan dari 1.608 usulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Ditolaknya usulan karena tidak sesuai kewenangan perangkat daerah, dokumen pendukung kurang lengkap, usulan double dan bukan prioritas kabupaten,” terangnya.
Dwi Wahyuni menyebutkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2023 dengan total anggaran Rp 2,3 Trilyun untuk 1.028 sub kegiatan, 303 kegiatan dan 139 program.
Sementara itu Bupati Rembang Abdul Hafidz mengungkapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Rembang 2023 yaitu percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan sumber daya manusia.
Prioritas pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2023 menurut bupati diprioritaskan pada pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan perekonomian dengan mendorong pemulihan dunia usaha.
Selain itu pemantapan kualitas infrastruktur daerah, pemantapan kualitas lingkungan hidup, percepatan penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan percepatan kemandirian desa.(Msd/Rd)
